Tinjauan Yuridis terhadap Proses Penyidikan Pelaku Tindak Pidana yang Diduga Menderita Gangguan Kejiwaan (Studi di Polres Pelabuhan Belawan)

Abstract

KUHP menetapkan, bahwa tidak dapat dihukum barangsiapa bertindak dalam keadaan gangguan akal, KUHP itu memang menyebut salah satu kemungkinan pembatasan, yang dalam hal ini dapat diperiksa secara medis. Tindak pidana juga sering kali dikaitkan dengan persoalan kematangan emosional psikologis dan tanggung jawab. Seorang psikolog, boleh dikata individu mereka yang melakukan tindak pidana adalah mereka yang masih kurang memiliki rasa tanggung jawab dalam berperilaku, pemikiran yang kurang matang, dan cenderung melakukan perbuatan atas kemauan diri sendiri. Tujuan penelitian yaitu Mengetahui dan menganalisis Jenis gangguan jiwa apa sajakah yang termasuk dalam ruang lingkup hukum pidana hubungannya dengan pertanggungjawaban pidana Mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi pelaku perbuatan pidana yang menderita gangguan jiwa, baik sebelum, maupun sesudah melakukan perbuatan pidana Mengetahui dan menganalisis kepastian hukum dalam penanganan perkara terhadap pelaku yang mengalami gangguan jiwa . Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Dengan menggunakan metode analisis normatif, penulis akan mencoba mencari kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul. Hasil penelitian menemukan Berkenaan dengan kondisi kejiwaan terdakwa, menurut R. Soesilo, Hakimlah yang berkuasa memutuskan tentang dapat tidaknya terdakwa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu meskipun ia dapat pula meminta nasihat dari dokter penyakit jiwa. Jika Hakim berpendapat bahwa orang itu betul tidak dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka orang itu dibebaskan dari segala tuntutan pidana (ontslag van alle rechtsvervolgin); Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHAP. Pasal 44 KUHP merumuskan: “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana The Criminal Code stipulates that no one can be punished who acts in a state of mental disorder, the Criminal Code does mention one possible limitation, which in this case can be examined medically. Criminal acts are also often associated with the issue of emotional psychological maturity and responsibility. A psychologist, it can be said that individuals who commit crimes are those who still lack a sense of responsibility in their behavior, have immature thinking, and tend to act on their own accord. The purpose of the study is to find out and analyze what types of mental disorders are included in the scope of criminal law in relation to criminal liability. To find out and analyze criminal liability for perpetrators of criminal acts who suffer from mental disorders, both before and after committing a crime. To find out and analyze legal certainty in handling cases against perpetrators who suffer from mental disorders. This study is a normative legal research and empirical legal research. By using the normative analysis method, the author will try to find conclusions from the results of the research that has been collected. The results of the study found that regarding the defendant's mental condition, according to R. Soesilo, the judge has the authority to decide whether or not the defendant can be held responsible for his actions even though he can also seek advice from a psychiatrist. If the judge is of the opinion that the person is truly not responsible for his actions, then the person is freed from all criminal charges (ontslag van alle rechtsvervolgin); Article 7 paragraph (1) letter d of the Criminal Procedure Code. Article 44 of the Criminal Code states: "Anyone who commits an act for which he cannot be held responsible because his soul is disabled in growth or disturbed by illness, shall not be punished.