Analisis Yurudis Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Sodomi (Studi Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kn)

Abstract

Penyimpangan seksual merupakan tingkah laku seksual yang tidak dapat diterima oleh masyarakat dan tidak sesuai dengan tata cara serta norma agama, yang mana cara untuk mendapatkan kenikmatan seksual ini dengan jalan yang tidak wajar salah satunya adalah sodomi yaitu penyimpangan seksual terhadap pasangan seks yang berjenis kelamin sama dimana hubungan seksual dilakukan melalui anus. Berdasarkan hal tersebut rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana faktor penyebab terjadinya tindak pidana sodomi terhadap anak, bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana sodomi, bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana sodomi dalam putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 2/Pid.SusAnak/2021/PN.Kng.. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, sedangkan teknik analisis data menggunakan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana sodomi terhadap anak adalah karena faktor internal kepribadian, keimanan dan faktor eksternal adalah pengawasan keluarga, lingkungan masyarakat, teknologi dan media massa. perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana sodomi adalah dengan pencegahan, terapi dan rehabilitas guna untuk mengembalikan kondisi sikorban ke kondisi semula dan terhadap anak pelaku dipidana penjara dan pelatihan kerja sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana sodomi dalam putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 2/Pid.SusAnak/2021/PN.Kng adalah semua unsur Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi. Disarankan agar tercapainya pemidanaan yang memberikan efek jera bagi anak namun tidak mengurangi atau menghilangkan hak-hak anak, maka pidana penjara digantikan dengan pelatihan kerja agar tidak ada lagi anak-anak pelaku tindak pidana yang pernah menjalani hukuman pidana penjara mendapat pandangan buruk oleh masyarakat tempat tinggalnya. Agar menjadikan pidana penjara sebagai hal yang sangat dihindari untuk diberikan kepada anak pelaku tindak pidana dan menggantinya dengan tindak pidana lain yang lebih bermanfaat namun masih memberikan efek jera yang mendalam bagi anak pelaku tindak pidana tersebut. Sexual deviance is sexual behavior that cannot be accepted by society and is not in accordance with religious procedures and norms, where the way to obtain sexual pleasure is through unnatural means, one of which is sodomy, namely sexual deviation towards sexual partners of the same sex. sexual intercourse is carried out through the anus. Based on this, the formulation of the problem in this research is what are the factors causing the crime of sodomy against children, what is the legal protection for child victims of the crime of sodomy, what are the legal considerations of judges towards perpetrators of the crime of sodomy in the decision of the Kuningan District Court Number 2/Pid.Sus-Anak /2021/PN.Kng.. The research method used is a descriptive method, while the data analysis technique uses qualitative. The results of the research show that the factors causing the crime of sodomy against children are internal factors of personality, faith and external factors are family supervision, community environment, technology and mass media. Legal protection for child victims of the crime of sodomy is prevention, therapy and rehabilitation in order to return the victim's condition to its original condition and the child perpetrator is sentenced to prison and job training in accordance with Article 82 paragraph (1) of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection . The judge's legal considerations regarding the perpetrator of the crime of sodomy in the Kuningan District Court decision Number 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kng are that all elements of Article 82 paragraph (1) of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection have been fulfilled. It is recommended that in order to achieve punishment that has a deterrent effect on children but does not reduce or eliminate children's rights, prison sentences are replaced with job training so that no more children who are criminals who have served prison sentences will be seen negatively by the community in which they live. . In order to make imprisonment something that is strictly avoided to be given to children who commit criminal acts and replace it with other criminal acts that are more useful but still provide a deep deterrent effect for children who commit criminal acts.