Kebijakan Kepolisian dalam Memberantas Praktik Perjudian di Aceh Tenggara (Studi di Polres Aceh Tenggara)

Abstract

Banyaknya kasus perjudian yang beraneka ragam di Indonesia pada umumnya dan di wilayah Aceh Tenggara pada khususnya sangat membahayakan bagi kelangsungan aktivitas perekonomian dan dapat mengarah pada peningkatan dilakukannya tindak pidana lain di masyarakat. Dalam kasus perjudian di Aceh Tenggara, para pelaku perjudian sudah banyak yang diseret ke depan Pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun dalam prakteknya pelaku perjudian tidak menyadari dan tetap mengulangi lagi perbuatannya bahkan dilakukan secara terbuka dan lebih berani. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisa cara polisi dalam mengendalikan tindak pidana perjudian menurut UU No. 7 tahun 1974 wilayah Aceh Tenggara. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum dapat disebut pula dengan penelitian lapangan dan pustaka, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat kabupaten aceh tenggara melakukan tindak pidana perjudian. Adapun faktor yang paling utama adalah ekonomi , dan juga pada jaman sekarang susahnya untuk mendapatkan pekerjaan. Faktor lainyya kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat karena masih memandang perjudian tersebut bukan kejahatan melainkan sebuah kebiasaa, serta tingkat kepedlian terhadap sesama masih sangat kurang. Dan faktor yang paling kuat adanya pembackingan oleh oknum-oknum yang dimiliki oleh bandar judi, hal ini menjadikan bahwa masyrakat tidak takut lagi dengan hukum. The large number of diverse gambling cases in Indonesia in general and in the Southeast Aceh region in particular is very dangerous for the continuity of economic activity and can lead to an increase in the commission of other criminal acts in society. In gambling cases in Southeast Aceh, many gambling perpetrators have been brought before the court to be held accountable for their actions. However, in practice, gambling perpetrators are not aware and continue to repeat their actions, even doing so openly and more boldly. The aim of the research is to find out and analyze how the police control gambling crimes according to Law no. 7 of 1974 in the Southeast Aceh region. The method used is an empirical juridical approach, which in other words is a type of legal research which can also be called field and library research, namely examining applicable legal provisions and what actually happens in society. There are several factors that cause the people of Southeast Aceh district to commit criminal acts of gambling. The most important factor is the economy, and also nowadays it is difficult to get a job. Another factor is the lack of legal awareness in society because they still view gambling as not a crime but a habit, and the level of concern for others is still very low. And the strongest factor is backing by individuals owned by bookies, this means that people are no longer afraid of the law.