Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pengemudi Kendaraan Bermotor karena Kelalaian yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Nomor 1180/Pid.Sus/2023/PN Mdn)

Abstract

Masalah yang dihadapi dewasa ini adalah makin tingginya angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Untuk itu perlu diketahui apakah ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat ini telah cukup memberi keadilan. Permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum terhadap pengemudi kendaraan bermotor karena kelalaian yang menyebabkan kematian menurut hukum pidana dan bagaimanakah pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap pengemudi kendaraan karena kelalaian mengakibatkan kematian berdasarkan putusan No. 1180/Pid.Sus/2023/PN Mdn. Metode penelitian adalah penelitian yuridis normatif. Analisis yang digunakan dilakukan secara pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa pengaturan hukum terhadap pengemudi kendaraan bermotor yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas secara lebih khusus diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terutama tercantum pada Pasal 310. Pengaturan untuk ganti rugi dan lain-lain secara jelas diuraikan pada Pasal 235 Ayat (1) dan Pasal 236, sedangkan pemberian sanksi pidana terdapat pada Pasal 314 undang-undang tersebut. Pertanggungjawaban pidana terhadap pengemudi kendaraan karena kelalaian mengakibatkan kematian berdasarkan putusan No. 1180/Pid.Sus/2023/PN Mdn yaitu sanksi pidana selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan penjara. Secara pidana pengemudi kendaraan bermotor harus bertanggung jawab atas kecelakaan lalulintas yang menyebabkan kematian.