Tanggung Jawab Perusahaan Bongkar Muat atas Kekurangan Jumlah Barang dalam Pengangkutan Barang Melalui Laut (Studi Pt. Pelindo di Kota Tanjungbalai)

Abstract

Tanggung jawab perusahaan dalam mengelola proses bongkar muat danmemastikan integritas barang yang dikirim merupakan aspek penting dalam industri logistik. Fenomena berkurangnya barang selama pengiriman laut memerlukan perhatian khusus, karena kerugian yang timbul dapat berimbas pada rantai pasokan, dan kehilangan kepercayaan dari pihak terkait. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana tanggung jawab perusahaan bongkar muat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dengan instrumen pengumpulan data wawancara, serta studi kepustakaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen setiap pelaku usaha wajib mengganti kerugian berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya. PT. Pelabuhan Indonesia (PELINDO) Kota Tanjungbalai bertanggung jawab terhadap kerusakan, kekurangan atau kehilangan pada barang bongkar muatan yang berasal dari kesalahan dan kelalaian pihak PT. Pelabuhan Indonesia (PELINDO) Kota Tanjungbalai dengan cara membayar nilai ganti rugi sesuai dengan harga kewajaran dalam kesepakatan yang dilakukan dari hasil rapat evaluasi antara pihak tenaga kerja bongkar muat, pihak pengangkut, dan PT. Pelabuhan Indonesia (PELINDO) kota Tanjungbalai sendiri dan diselesaikan dengan pemilik menggunakan cara musyawarah. Pemerintah seharusnya tidak hanya menetapkan standar ganti rugi yang sesuai, tetapi juga memastikan bahwa mekanisme kompensasi mampu memberikan perlindungan yang lebih baik bagi konsumen. Hal ini termasuk mengembangkan kebijakan yang dapat meningkatkan nilai ganti rugi untuk lebih menjamin hak-hak konsumen dan memberikan efek jera bagi perusahaan yang gagal melaksanakan kewajibannya.