Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan di Wilayah Hukum Taluk Kuantan Riau (Studi Putusan Nomor 144/Pid.B/Lh/2023/Pn Tlk )

Abstract

Pembakaran hutan merupakan suatu kejadian dimana suatu area terbakar akibat pembakaran yang tidak terkendali yang disebabkan oleh proses alami ataupun kesengajaan manusia. Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah Yuridis Normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil dari penelitian ini adalah modus operandi yang dilakukan oleh pelaku pembakaran hutan sesuai dengan Putusan No 144/Pid.B/LH/2023/PN Tlk adalah memiliki rencana untuk membuka lahan baru, melakukan pembersihan lahan, dan melakukan pembakaran. Penegakan hukum yang dilakukan untuk menindak tegas pelaku tindak pidana pembakaran hutan adalah dengan menjatuhkan putusan terhadap terdakwa yang didakwa menggunakan dakwaan pertama Pasal 78 Ayat 4 UU No 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang jo UU No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang ada dipersidangan seperti hal yang meringankan dan hal yang memberatkan terdakwa. Maka putusan yang dijatuhkan dalam kasus ini adalah pidana penjara selama 1 Tahun dan Denda Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah). Forest burning is an event where an area burns due to uncontrolled burning caused by natural processes or human intention. The type of research in this writing is Normative Juridical. Data collection techniques were carried out by means of literature studies and field studies. The results of this research are that the modus operandi carried out by forest fire perpetrators in accordance with Decision No. 144/Pid.B/LH/2023/PN Tlk is to have a plan to open new land, clear land, and carry out burning. Law enforcement carried out to take firm action against perpetrators of the crime of forest burning is by passing a verdict on the defendant who was charged using the first indictment of Article 78 Paragraph 4 of Law No. 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law No. 2 of 2022 concerning Job Creation Becoming a Law. Law in conjunction with Law No. 41 of 1999 concerning Forestry by considering the facts at trial such as mitigating and aggravating factors for the defendant. So the verdict handed down in this case was imprisonment for 1 year and a fine of Rp. 100,000,000 (One Hundred Million Rupiah).