Analisis Yuridis Peraturan Anggota Dewan Gubernur (Padg) tentang Qris terhadap Perlindungan Konsumen (Studi di Bank Indonesia Kota Medan)

Abstract

Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) alat pembayaran dengan metode transaksi pembayaran di Indonesia terus meningkat dalam mendukung inklusi keuangan bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Namun pelaksaannya ada kegagalan transaksi dalam pembayaran berdasarkan hal tersebut maka rumusan masalah dalam penulisan bagaimana aturan hukum mengenai QRIS sebagai alat pembayaran elektronik di Indonesia dan bagaimana perlindungan hukum yang diberikan Bank Indonesia bagi mitra yang bekerjasaama dalam penyelenggara penggunaan pembayaran yang menggunakan QRIS. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan tehnik pengumpulan data, studi dokumentasi, wawaancara, analisis data pada metode pengolahan datanya menggunakan deskriptif analisis, yang sumber datanya diperoleh dengan pendekatan normative-empiris berdasarkan undang-undang dan informasi yang diperoleh saat penelitian dengan tujuan melakukan penyelesaian pada rumusan masalah. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa aturan hukum mengenai QRIS berdasarkan Peraturan Dewan Gubernur Nomor 24/1/PADG/2022 Perubahan atas Peraturan Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 Tengtang Implementasi QRIS yang mengacu pada penguatan perubahan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Terkait perlindungan hukum terhadap konsumen yang mencakup hak dan kewajiban, yang berkesesuaian dengan prinsip perlindungan konsumen serta mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa yang dialami dalam transaksi menggunakan QRIS. Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), a payment tool with payment transaction methods in Indonesia, continues to improve in supporting financial inclusion for micro, small and medium enterprises (MSMEs). However, in the implementation there is a transaction failure in payment based on this, so the problem formulation is in writing what the legal rules are regarding QRIS as an electronic payment tool in Indonesia and what legal protection is provided by Bank Indonesia for partners who collaborate in administering payments using QRIS. The research method used is Normative Juridical with data collection techniques, documentation studies, interviews, data analysis and the data processing method uses descriptive analysis. The results of this research show that the legal regulations regarding QRIS are based on Board of Governors Regulation Number 24/1/PADG/2022 Amendment to Board of Governors Regulation Number 21/18/PADG/2019 Regarding QRIS Implementation. There is a Regulation for Members of the Board of Governors which refers to strengthening changes to Law Number 4 of 2023 concerning Development and Strengthening of the Financial Sector (UU P2SK), in achieving stability in the value of the rupiah, maintaining payment system stability, and financial stability in economic growth. Transaction failure occurs when the signal is unstable, this is something consumers or QRIS users need to ensure when checking payment mutations or payment history. The problem with multi acquirers is that there are pending transactions, so merchants and PJSPs need to resolve them in coordination.