Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Atas Pemasangan Batas Tanah Secara Tidak Sah (Studi Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/Pn Srh)

Abstract

Di dalam hukum perdata terdapat istilah yang disebut dengan sengketa perdata. Sengketa merupakan suatu permasalahan yang terjadi antara satu pihak bersama pihak yang lainnya dimana keduanya sedang dalam situasi bersengketa serta berisi mengenai permasalahan yang harus diselesaikan oleh para pihak yang melakukan hubungan hukum satu sama lainnya. Hubungan yang terjadi antar manusia akan dilakukan secara berkesinambungan dalam hal untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga manusia selaku makhluk sosial senantiasa tumbuh di dalam lingkungan masyarakat. Penelitian ini memiliki perumusan masalah mengenai Pengaturan hukum serta, Penentuan Perbuatan Melawan Hukum Pemasangan Batas Tanah Tanpa Hak. Adapun Jenis Penelitian Yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mempelajari norma serta aturan hukum yang berlaku. Perbuatan mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan, seperti menempati tanah atau rumah orang lain, yang bukan merupakan haknya. Tindakan menguasai tanah secara tidak sah merupakan perbuatan yang melawan hukum Dalam kasus pemasangan batas tanah tanpa hak yang melanggar hukum, putusan Nomor 6/ PDT.G / PN.SRH yang dianggap adil dan tidak memberatkan pihak tergugat merupakan langkah yang bijaksana. Meskipun tergugat adalah pemilik tanah dan tidak diperberat, penting untuk diakui bahwa tergugat secara hukum memang melakukan kesalahan dengan tindakan tersebut. In civil law, there is a term known as a civil dispute. A dispute is a problem that occurs between one party and another, where both are in a situation of conflict and it involves issues that need to be resolved by the parties engaged in legal relations with each other. The relationships that occur between humans will be carried out continuously to meet the needs of life, as humans, being social creatures, always grow within the community environment. This research formulated problems regarding legal regulations and the determination of Unlawful Acts in the Installation of Land Boundaries Without Rights. The type of research used was normative juridical, studying applicable norms and legal rules. The act of taking rights or property arbitrarily or without regard for law and regulations, such as occupying someone else's land or house without entitlement, constituted an unlawful act. The act of illegally occupying land was an unlawful act. In the case of illegal land boundary installation that violated the law, the decision Number 6/PDT.G/PN.SRH, which was considered fair and did not burden the defendant, was a wise step. Although the defendant was the owner of the land and was not penalized, it was important to acknowledge that the defendant legally committed wrongdoing with this action.