Tinjauan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Pembukuan Laporan Transaksi Rekening yang Dilakukan Pegawai Bank (Studi Kasus Polrestabes Medan)

Abstract

Pemalsuan pembukuan dapat menimbulkan suatu akibat hukum yaitu suatu tindak pidana dan dapat menyebabkan kerugian pada satu pihak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum tentang kejahatan pemalsuan pembukuan laporan transasksi yang dilakukan oleh pegawai bank, bagaimana kualifikasi kejahatan pemalsuan pembukuan laporan transaksi rekening yang dilakukan oleh pegawai bank, serta bagaimana penanggulangan kejahatan pemalsuan pembukuan laporan transaksi rekening yang dilakukan oleh pegawai bank berdasarkan Undang- Undang. Metodologi yang digunakan adalah yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, kepustakaan yang dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian ini adalah pengaturan hukum tentang kejahatan pemalsuan pembukuan laporan transaksi rekening yang dilakukan oleh pihak pegawai bank diatur dalam Pasal 49 Ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Kualifikasi pelangaraan yang sering terjadi di bidang perbankan diantaranya penipuan, penggelapan dana masyarakat, penyelewengan, dan pelanggaran peraturan keuangan, serta penanggulangan terhadap kejahatan pemalsuan pembukuan laporan transaksi rekening berdasarkan Undang-Undang dapat dilakukannya penerapan KUHPidana Pasal 263-266 mengatur mengenai pemalsuan dokumen serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengatur kewenangan OJK dalam pengawasan dan pengendalian lembaga keuangan untuk mencegah pemalsuan laporan. The falsification of bookkeeping can result in legal consequences, specifically a criminal act, and may cause losses to one party in accordance with the applicable laws. The problem formulation in this research included how the legal regulation of the crime of falsification of transaction report bookkeeping conducted by bank employees is structured, how the crime of falsification of account transaction report bookkeeping conducted by bank employees is qualified, and how to address the crime of falsification of account transaction report bookkeeping conducted by bank employees according to the law. he methodology used was normative juridical, with data collection techniques through interviews and library research conducted qualitatively. The results of this study showed that the legal regulation of the crime of falsification of account transaction report bookkeeping conducted by bank employees was stipulated in Article 49 Paragraph 1 letter b of Law No. 10 of 1998, which was an amendment to Law No. 7 of 1992 on Banking. The qualifications of violations that commonly occurred in the banking sector included fraud, embezzlement of public funds, misappropriation, and violations of financial regulations. Measures to address the crime of falsification of account transaction report bookkeeping based on the law included the application of Articles 263-266 of the Criminal Code (KUHP) which regulated document falsification, and Law No. 21 of 2011 on the Financial Services Authority (OJK), which granted OJK the authority to supervise and control financial institutions to prevent the falsification of reports.