Pertanggung Jawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Bumdes pada Desa Pulau Tanjung Kabupaten Asahan dari Perspektif Kriminologi (Studi Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn.Mdn)

Abstract

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) sebagaimana dalam Undang-undang Tindak Pidana. Permasalahan yang menyangkut tatanan nilai dalam penyalahgunaan dana desa yang hakikat untuk pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Ilmu Kriminologi sebagai ilmu mengungkap fakta-fakta kejahatan meliputi motivasi dan sebab-sebab kejahatan. Pemasalahan yang dibahas dalam Skripsi ini adalah Bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam konteks kriminologi dengan tipe korupsi mercenary corruption, Bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku kejahatan korupsi yang menyalahgunakan kekuasaan dalam kepentingan pribadi berdasarkan Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mdn,Bagaimana pertimbangan hakim dalam menerapkan hukuman pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana BUMDes.studi putusan no:47/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mdn. Metode Penelitian yang digunakan yaitu metode yuridis normatif . Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa Regulasi yang mengatur tentang kasus korupsi ini ialah Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi . Dalam Perspektif Kriminologi faktor penyebab terdakwa melakukan tindakan korupsi ialah karena faktor ekonomi dan terdakwa tidak menjalankan tugas pokok dan fungsinya sehingga terdakwa menyalahgunakan kewenangannya yang didorong kuat atas perintah kepala desa (alm) Rusli. Terdakwa memenuhi syarat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya .Pertimbangan Hakim dalam penjatuhan pidana penjara dalam putusan perkara Nomor 47/Pid-Sus-TPK/PN.Mdn berdasarkan faktor yuridis dan non yuridis. Corruption is an extraordinary crime as stipulated in the Criminal Law. Problems concerning the order of values in the misuse of village funds that are essentially for the management of Village-Owned Enterprises. Criminology as a science reveals the facts of crime including the motivation and causes of crime. The problems discussed in this thesis are How the regulation of criminal law against perpetrators of corruption in the context of criminology with the type of corruption mercenary corruption, How the criminal responsibility for perpetrators of corruption crimes who abuse power in personal interests based on Decision Number: 47/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mdn, How the judge's consideration in applying criminal penalties to perpetrators of corruption of BUMDes funds. study of decision no: 47/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mdn. The research method used was the normative juridical method. The results of this study found that the regulation governing this corruption case is Article 2 paragraph (1) of Law Number 31 of 1999 as amended by Law Number 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption. In the Criminological Perspective, the factors that caused the defendant to commit acts of corruption were economic factors and the defendant did not carry out his main duties and functions so that the defendant abused his authority which was strongly encouraged by the orders of the village head (alm) Rusli. The defendant is eligible to be held accountable for his actions. The judge's consideration in imposing imprisonment in case number 47/Pid-SusTPK/PN.Mdn is based on juridical and non-juridical factors.