Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kejahatan Eksploitasi oleh Pengurus Panti Asuhan Melalui Media Sosial Tiktok (Studi Kasus Dinas Sosial Kota Medan)

Abstract

Eksploitasi dipakai untuk melukiskan kekerasan atas anak yang dipaksa, ditipu, di bawah ancaman, atau diperdagangkan untuk menjalani kegiatan yang bersifat eksploitatif. Tindakan eksploitasi anak dan berbagai tindakan pelanggaran hak asasi terhadap anak-anak di Indonesia selalu saja mewarnai potret kehidupan bangsa. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode hukum normative dengan teknik penelitian kepustakaan (Library Research) dan penelitian lapangan (Field Research). Hasil dalam penelitian ini menyatakan bahwa Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai korban Tindak Pidana Eksploitasi Yang di Lakukan Oleh Pengurus Panti Asuhan Melalui Media Sosial diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jelas melarang eksploitasi anak, baik secara ekonomi maupun seksual, dan menetapkan hukuman berat bagi pelaku. Upaya Dinas Sosial Kota Medan dalam menanggulangi tindak pidana eksploitasi anak yang dilakukan oleh pengurus panti asuhan melalui edukasi terus ditingkatkan dengan rutin memberikan pelatihan kepada pengurus panti asuhan tentang hak anak dan tatacara mengasuh anak serta pemahaman terkait eksploitasi. Dinas Sosial perlu memperkuat pengawasan internal membentuk satuan internal guna mengaudit pengurus panti asuhan secara rutin, meningkatkan kerjasama dengan pihak kepolisian, serta mengedukasi masyarakat untuk melaporkan konten mencurigakan. Exploitation is used to describe violence against children who are forced, deceived, under threat, or trafficked to carry out exploitative activities. Acts of child exploitation and various acts of human rights violations against children in Indonesia always color the portrait of the nation's life. The research method in this research uses normative legal methods with library research techniques (Library Research) and field research (Field Research). The results of this research state that legal protection for children as victims of criminal acts of exploitation carried out by orphanage administrators via social media is regulated in Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Protection. Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection clearly prohibits exploitation of children, both economically and sexually, and stipulates severe penalties for perpetrators. The efforts of the Medan City Social Service to tackle criminal acts of child exploitation committed by orphanage administrators through education continue to be improved by routinely providing training to orphanage administrators on ethics and safety in the use of social media. The Social Service needs to strengthen internal supervision, provide training on the ethics of using social media, increase cooperation with social media platforms, and educate the public to report suspicious content.