Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Langka Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 (Studi Putusan : 1.513/Pid.B/2014/Pn/Mdn)

Abstract

Kesadaran masyarakat dalam perlindungan terhadap satwa lindung merupakan sebuah keharusan agar keberadaan satwa terlindungi dari kepunahan. Berbagai cara telah dilakukan untuk melestarikan satwa, salah satunya adalah tidak melakukan pemburuan terhadap satwa-satwa langka yang hampir punah. Tindak pidana perdagangan satwa langka ini merupakan praktik perdagangan yang menguntungkan karena adanya permintaan (demand), sehingga para pelaku tindak pidana tindak pidana perdagangan satwa langka memiliki kewajiban untuk memenuhi permintaan akan satwa langka tersebut. Sedangkan transaksi tindak pidana perdagangan satwa langka ini dilakukan dengan menggunakan sistem indent atau pemesanan. Tindak pidana perdagangan satwa langka dapat dikategorikan sebagai kejahatan tanpa korban (victimless crime) karena tidak terdapat korban jiwa manusia secara langsung, meskipun pada akhirnya akan sangat merugikan manusia dari aspek keamanan lingkungan (environment secure). UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan jelas menyatakan bahwa tindak pidana perdagangan satwa langka adalah dilarang. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana peranan lembaga penegak hukum terahadap penanggulan tindak pidana perdagangan satwa langka di Indonesia?, Bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990?, Bagaimana Penegakan hukum terahadap penerapan hukuman bagi pelaku tindak pidana perdagangan satwa langka pada perkara Putusan Nomor : l.513/Pid.B/2014/PN/Mdn?. Metode Penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan analisis kualitatif dengan mempergunakan studi kepustakaan. Peranan Lembaga Penegak Hukum dalam penanganan tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sebagaimana yang diatur dalam UU No 5 tahun 1990 tentang KSDA Hayati dan Ekosistemnya jo PP No 7 tahun 1999 tentang Pengawetan tumbuhan dan satwa liar adalah sangat penting demi upaya pencegahan ( preventif) dan penindakan ( represif) tindak pidana tersebut. Bentuk Tindak Pidana Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menurut Undang-undang No. 5 tahun 1990 mengatur perlindungan satwa liar tersebut bila dilihat dari sudut kesalahannya membagi perbuatan pidana terhadap satwa liar atas dua jenis berdasarkan unsur kesalahannya yaitu Sengaja dan Kelalaian. Dalam putusan Pengadilan Negeri Medan dalam perkara Nomor 1.513/Pid.B/2014/PN.MDN dimana dalam putµsan hakim bahwasannya terdakwa Dedek Setiawansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah inelakukan tindak pidana sengaja mengangkut dan memperniagakan satwa liar yang dilindungi dalam keadaan hidup, sehingga menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.