Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Larangan Gelandangan dan Pengemisan Serta Praktek Susila di Kota Medan (Penelitian tentang Praktek Pengemisan di Kota Medan

Abstract

Pengemis merupakan salah satu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang berarti seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau kelainan tidak dapat menjalankan fungsi sosialnya, sehingga kebutuhan hidupnya tidak dapat terpenuhi. baik secara fisik, spiritual dan sosial. Pengemis merupakan hal yang biasa kita jumpai di kota-kota besar, salah satunya kota Medan. Mengemis di kota Medan tidak pernah berakhir sejak peraturan ini dibuat, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan metode penelitian ini dengan pendekatan kualitatif untuk teknik pengumpulan data dalam penelitian yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan penelitian adalah Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Kepala Satpol PP, serta beberapa sasaran kebijakan dan masyarakat Kota Medan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penilaian pemerintah daerah terhadap mengemis di Kota Medan dan mengetahui faktor penghambat dalam melaksanakan Peraturan Daerah. Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Larangan Gelandangan dan Mengemis serta Praktek Maksiat di Kota Medan, melalui penelitian ini terlihat bahwa evaluasi terhadap kebijakan larangan mengemis di Kota Medan belum berjalan secara maksimal. Hal ini dikarenakan masih adanya kekurangan dalam implementasi kebijakan larangan mengemis di kota medan. Beggars are one of the Persons with Social Welfare Problems (PMKS), which means a person, family or community group who, doe to an obstacle, difficulty or disorder, cannot carry out their social functions, so that their living needs cannot be met, both physically, spiritually and socially. Beggars are something we usually encounter in big cities, one of which is Medan city. Begging in Medan city has never ended since the regulation was created, so researchers are interested in conducting this research methods with a qualitative appoarch for data collection techniques in research, namely interviews, observation and documentation. The research informants are the head of the social rehabilitation sector, the head of Satpol PP, as well as several policy targets and the people of Medan city. The aim of this research is to find out how the regional government evaluates begging in Medan city and to find out inhibiting factors in implementing Regional Regulations. Medan city number 6 of 2003 Regarding the prohibition of vagrancy and begging as well as the practice of immorality in the city of Medan, through this research it can be seen that the evaluation of the policy prohibiting begging in the city of Medan has not run optimally, this is because there are still deficiencies in the implementation of the policy prohibiting begging in the city medan.