Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyerobotan Tanah di Wilayah Hukum Polres Toba (Studi Kasus Polres Kab. Toba)

Abstract

Penelitian ini mengulas tentang penegakan hukum pidana terkait tindak pidana penyerobotan tanah di Kabupaten Toba, Indonesia. Hak atas tanah merupakan hak yang vital bagi warga negara, namun, seringkali terjadi insiden penyerobotan dan pengrusakan tanah oleh pihak lain di wilayah tersebut. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab utama terjadinya tindak pidana penyerobotan tanah dan mengevaluasi implementasi hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku-pelaku tindak pidana tersebut. Skripsi ini mengusung pendekatan yuridis normatif dan empiris. Melalui wawancara dengan pemangku kepentingan seperti hakim, jaksa, kepolisian, dan akademisi hukum pidana, serta pengumpulan data dari studi kepustakaan dan lapangan, penelitian ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai masalah penyerobotan tanah di wilayah tersebut.Hasil penelitian menyoroti bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana penyerobotan tanah di Kabupaten Toba mengacu pada regulasi yang ada, namun seringkali terkendala oleh berbagai faktor, seperti kurangnya keahlian dan jumlah penyidik yang kompeten. Faktor-faktor sosial, ekonomi, dan kelembagaan juga menjadi pemicu utama terjadinya tindak pidana tersebut. Sebagai rekomendasi, penelitian menyarankan perlunya evaluasi ulang terhadap sistem hukum yang ada serta peningkatan koordinasi antarlembaga terkait guna meningkatkan efisiensi penegakan hukum dalam menangani kasus-kasus penyerobotan tanah di wilayah Kabupaten Toba . This research examined the enforcement of criminal law related to the crime of land trespassing in Toba Regency, Indonesia. Land rights are vital for citizens; however, incidents of trespassing and land destruction by other parties often occurred in the area. The main objective of this research was to analyze the factors that caused land trespassing crimes and to evaluate the implementation of law enforcement against the perpetrators of such crimes. This thesis employed a normative juridical and empirical approach. Through interviews with stakeholders such as judges, prosecutors, police officers, and criminal law academics, as well as data collection from literature studies and fieldwork, this research provided a comprehensive overview of the issue of land trespassing in the region. The research findings highlighted that law enforcement for land trespassing crimes in Toba Regency referred to existing regulations but was often hampered by various factors, such as the lack of expertise and the number of competent investigators. Social, economic, and institutional factors were also the primary triggers of such crimes. As a recommendation, the research suggested a reevaluation of the existing legal system and improved coordination between relevant institutions to enhance the efficiency of law enforcement in handling land trespassing cases in Toba Regency.