Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Eksekusi Lelang Hak Tanggungan (Studi di PT. Balai Lelang Star Cab. Medan)

Abstract

Hak tanggungan merupakan satu-satunya unifikasi Lembaga hak jaminan atas tanah dalam hukum tanah nasional yang tertulis. Semenjak undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah (UUHT) berlaku. Hak tanggungan sebagai salah satu jenis hak kebendaan yang bersifat terbatas, hanya memberikan kewenangan kepada pemegang haknya untuk melakukan pelunasan piutangnya secara dahulu dari kreditur-kreditur lainnya. Tanah sebagai property merupakan jaminan yang dipandang cukup baik karena mempunyai nilai ekonomis yang relatif tinggi dan stabil, sehingga dapat diterima di berbagai Lembaga jaminan baik itu perbankan maupun Lembaga lainnya. Sebab, tanah pada umumnya mudah dijual, harganya terus meningkat mempunyai tanda bukti hak, sulit digelapkan dan dapat dibebani dengan hak tanggungan yang memberikan keistimewaan kepada debitor. Oleh karena itu permasalahan dalam penelitian ini: pertama bagaimana tanggung jawab balai lelang dalam pelaksanaan eksekusi lelang hak tanggungan kedua bagaimana hambatan dan solusi dalam pelaksanaan lelang objek hak tanggungan melalui balai lelang swasta yang menjalankan usaha khusus pada bidang jasa lelang. Adapun jenis penelitian hukum adalah yuridis normatif. Dalam kajian ini penulis bermaksud untuk menganalisis persoalan bagaimana seharusnya Kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang (KPKNL) dalam menangani jaminan kredit macet yang dibebani hak tanggungan dengan perantaraan balai lelang swasta dengan beberapa tahapan yaitu, pralelang, pelaksanaan lelang, dan pasca lelang. Perlindungan terhadap pembeli lelang eksekusi hak tanggungan sebenarnya secara tidak langsung telah diatur secara preventif. Kendala pelaksanaan lelang eksekusi jaminan kebendaan berdasarkan sertifikat. Kedepannya pelaksanaan eksekusi lelang hak tanggungan harus disempurnakan dengan akta otentik dan sudah mempunyai kekuatan pembuktian sempurna bagi para pihak terutama bagi pemenang lelang, risalah lelang tersebut juga sudah mempunyai adanya kekuatan pembuktian yang sah dan sempurna terhadap para pihak, terutama bagi pembeli atau pemenang lelang atas objek yang dilelang tersebut. Mortgage rights are the only unification of land security rights institutions in written national land law. Since law number 4 of 1996 concerning mortgage rights on land and objects related to land (UUHT) took effect. Mortgage rights as one type of limited property rights, only authorizes the right holder to make repayment of his debts in advance of other creditors. Land as property is a guarantee that is considered quite good because it has a relatively high and stable economic value, so it can be accepted in various collateral institutions, both banking and other institutions. This is because land is generally easy to sell, the price continues to increase, has proof of rights, is difficult to embezzle and can be encumbered with a mortgage that gives privileges to the debtor. Therefore, the problems in this study: first, how is the responsibility of the auction hall in the implementation of the execution of the auction of mortgage rights, second, how are the obstacles and solutions in the implementation of the auction of the mortgage object through a private auction hall that runs a special business in the field of auction services. The type of legal research is normative juridical. In this study the author intends to analyze.