Analisis Yuridis Penanganan Perkara Tindak Pidana Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya (Studi Kasus Kepolisian Resor Tapanuli Selatan)

Abstract

Bagi Masyarakat tanah sangat penting dalam kehidupan sehari-hari selama hidup di Dunia, karena tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting. Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang berada di Kabupaten Tapanuli Selatan menjadi permasalahan yang sering terjadi. Pemakian tanah tanpa izin merupakan tindak pidana dimana perbuatan tersebut mengambil hak orang lain tanpa izin dari pemilik tanah yang di pakai. Peran Kepolisian Resor Tapanuli Selatan dalam menangani perkara tersebut sangat penting sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum pidana Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan data lapangan melalui wawancara kepada AKP Rudy Saputra selaku Kasat Reskrim di Polres Tapanuli Selatan. Analisis data dalam penelitian ini dilakakukan dengan cara memilih data sekunder hasil penelitian kepustakaan dan data primer hasil penelitian lapangan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini adalah, Kepolisian adalah institusi yang berperan secara langsung dalam penegakan hukum terhadap semua tindak pidana, termasuk juga tindak pidana pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya atau lazim disebut dengan penyerobotan tanah. Faktor yang menyebabkan terjadinya pemakaian Tanah Tanpa Izin di wilayah Hukum Kepolisian Resor Tapanuli Selatan yaitu, tanah yang sudah lama tidak digunakan dan dilihat oleh pemiliknya, kemudian adanya dugaan bahwa suatu kepemilikan tanah yang mana banyak orang yang mengetahui bahwa pemilik atau pengelola tanah tersebut tidak memiliki hak atas tanah yang sah, sehingga membuat orang lain ikut mengerjakan Tanah Tanpa Izin dari pemilik. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemakaian Tanah Tanpa Izin Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tapanuli Selatan belum efektif hal ini dikarenakan sanksi pidana yang relatif rendah, koordinasi yang tidak baik antara Kepolisian Negeri Tapanuli Selatan Dan Para Jaksa Di Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan, dan banyaknya laporan masyarakat tidak disertai bukti kepemilikan hak atas tanah berupa sertipikat hak milik (SHM). For people, land is very important in everyday life while living in the world, because land has a very important position. Land use without permission in South Tapanuli Regency is a problem that often occurs. Using land without permission is a criminal offense where the act takes another person's rights without permission from the owner of the land being used. The role of the South Tapanuli Police in handling this case is very important as the front guard in enforcing criminal law The type of research used is empirical legal research with field data through interviews with AKP Rudy Saputra as Head of Criminal Investigation Unit at South Tapanuli Police. Data analysis in this research was carried out by selecting secondary data resulting from library research and primary data resulting from field research analyzed qualitatively. The results of this research are that the Police is an institution that plays a direct role in enforcing the law against all criminal acts, including criminal acts of using land without the rightful permission or authority or what is commonly known as land grabbing. Factors that cause land use without permission in the South Tapanuli Resort Police jurisdiction are land that has not been used and seen by the owner for a long time, then there is an allegation of land ownership where many people know that the owner or manager of the land has no rights. on legal land, thereby causing other people to work on the land without permission from the owner. Law enforcement regarding criminal acts of land use without permission in the jurisdiction of the South Tapanuli District Police has not been effective, this is due to relatively low criminal sanctions, poor coordination between the South Tapanuli State Police and the Prosecutors at the South Tapanuli District Prosecutor's Office, and the large number of public reports that accompanied by proof of ownership of land rights in the form of a certificate of ownership (SHM).