Efektivitas Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pemerasan yang Dilakukan oleh Premanisme (Studi di Polrestabes Medan)

Abstract

Konsep negara hukum di Indonesia menekankan bahwa tindakan kriminal harus dipertanggungjawabkan melalui proses hukum yang diatur dalam Undang-undang. Faktor ekonomi, faktor sosial dan faktor psikologis mendorong individu untuk melakukan kejahatan pemerasan. Polisi berperan penting memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam memerangi premanisme, sehingga diperlukan kebijakan dan solusi yang strategis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan, tantangan, dan solusi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pemerasan oleh premanisme. Metode ini menggunakan penelitian hukum empiris untuk mengkaji kasus-kasus empiris dalam perilaku hukum. Hasil penelitian ini di temukan bahwa upaya penanggulangan tindak pidana pemerasan oleh premanisme masih perlu di tingkatkan. Pencegahan dapat dilakukan dengan menghimbau masyarakat untuk melaporkan tindak pidana pemerasan, membentuk satuan pemburu preman, razia gabungan instansi pemerintah dan Kepolisian Medan, serta patroli rutin daerah rawan kejahatan. Upaya penindakan dengan memberikan penyuluhan kepada pelaku tindak pidana dan penyidikan sesuai dengan hukum acara pidana dan Undang-undang Kepolisian No. 2 Tahun 2002. Berupa kebijakan, strategi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pemerasan premanisme. Terdapat tantangan dalam upaya penindakan dan penanggulangan tindak pidana secara efektif seperti kurangnya koordinasi antar instansi, lemahnya penegakan hukum, keterbatasan sumber daya, sikap permisif masyarakat terhadap premanisme. Kepolisian berupaya meningkatkan efektivitas dengan meningkatkan koordinasi, penegakan hukum, sumber daya, keterlibatan masyarakat dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pemerasan premanise,sehingga tercipta rasa aman dan nyaman bagi masyrakat. The concept of the rule of law in Indonesia emphasizes that criminal acts must be accounted for through the legal process regulated in the Law. Economic factors, social factors and psychological factors encourage individuals to commit extortion crimes. The police play an important role in ensuring public security and order in combating thuggery, so strategic policies and solutions are needed. This study aims to examine the policies, challenges, and solutions of the police in overcoming the crime of extortion by thuggery. This method uses empirical legal research to examine empirical cases in legal behavior. The results of this study found that efforts to overcome the crime of extortion by thuggery still need to be improved. Prevention can be done by appealing to the public to report extortion crimes, forming thug hunter units, joint raids by government agencies and the Medan Police, and routine patrols in crime-prone areas. Efforts to take action by providing counseling to perpetrators of criminal acts and investigations in accordance with criminal procedure law and Law No. 2 of 2002 on the Police. In the form of policies, police strategies in overcoming the crime of extortion by thuggery. There are challenges in the effort to effectively prosecute and overcome criminal acts such as lack of coordination between agencies, weak law enforcement, limited resources, and the permissive attitude of the community towards thuggery. The police are trying to increase effectiveness by improving coordination, law enforcement, resources, and community involvement in preventing and eradicating criminal acts of extortion of thuggery, so that a sense of security and comfort is created for the community.