Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen dalam Transaksi Elektronik (Studi Putusan : Nomor: 2577/PID.SUS/2022/PN Mdn)

Abstract

Melindungi, mengatur, dan mengimbangi kepentingan umum adalah tujuan hukum sebagai norma. Melanggar ketentuan hukum dalam keseimbangan kepentingan umum dapat menyebabkan reaksi dari masyarakat. Penipuan melalui media sosial adalah salah satu pelanggaran hukum atau tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat. Adapun masalah penelitian ini adalah tentang bagaimana pertanggung jawaban pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik (Studi putusan No. 2577 Pid.Sus/2022/PN.Mdn) dan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus terhadap pelaku yang dengan sengaja melakukan tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Metode Penelitian Hukum yang diterapkan dalam skripsi ini merupakan teknik yuridis normatif, yang melibatkan analisis data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Studi ini menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai bahan.perundang-undangan.primer. Law as a norm has special characteristics, it wants to protect, regulate and provide balance in maintaining the public interest. Violations of legal provisions in the balance of public interests can cause reactions from society. One of the violations of legal provisions or criminal acts committed by the public is the crime of fraud via social media. The problem in this research is what is the criminal responsibility for spreading false and misleading news which results in consumer losses in electronic transactions in (Decision study No. 2577 /Pid.Sus/2022/PN.Mdn) and what is the basis for the judge's consideration in deciding the case? against the Perpetrator Deliberately Committing the Criminal Act of Disseminating Fake and Misleading News Which Resulted in Consumer Losses in Electronic Transactions (Study Decision Number 2577/Pid.Sus/2022/PN. Mdn). The legal research method used in this thesis is a normative juridical method, namely analysis carried out to collect data by means of literature study. This research uses primary legal material, namely Law of the Republic of Indonesia No. 19 of 2016 concerning Amendments to Law no. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and this research also uses secondary legal materials in the form of journal publications on law and various related literature.