Perlindungan Hukum terhadap Petani Kelapa Sawit dalam Perjanjian Jual Beli Kelapa Sawit Secara Lisan (Studi Kasus di PT. Salapian Indo Sawit)

Abstract

Perjanjian jual beli secara lisan yang terjadi antara petani kelapa sawit dengan PT. Salapian Indo Sawit sebagaimana kita ketahui sering mengalami permasalahan. Permasalahan yang terjadi, antara petani dengan PT. Salapian Indo Sawit dimana TBS kelapa sawit yang dijual kepada PT. Salapian Indo Sawit terkadang tidak memenuhi kriteria kualitas yang diinginkan. Akibatnya PT. Salapian Indo Sawit kemudian sering membatalkan perjanjian jual-beli secara sepihak. Tentunya menimbulkan kerugian materiil bagi petani kelapa sawit. Masalahnya petani kelapa sawit dengan pengetahuan hukum yang sangat minim itu menganggap bahwa pembatalan perjanjian jual-beli secara sepihak oleh PT. Salapian Indo Sawit itu tidak dapat dituntut, karena dilakukan hanya secara lisan, tanpa ada perjanjian tertulis. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah mengenai bentuk wanprestasi dalam perjanjian jual beli kelapa sawit secara lisan di PT. Salapian Indo Sawit, mengenai keabsahan perjanjian jual beli kelapa sawit secara lisan oleh PT. Salapian Indo Sawit dan mengenai perlindungan hukum bagi petani kelapa sawit dalam perjanjian jual beli kelapa sawit secara lisan. Metode yang digunakan dalam pembahasan permasalah tersebut adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan mengkaji dan menganalisis data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bentuk wanprestasi dalam perjanjian jual beli kelapa sawit secara lisan di PT. Salapian Indo Sawit adalah tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya, melaksanakan hal yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan, melaksanakan perjanjian yang diperjanjikan, tetapi terlambat dan melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Keabsahan perjanjian jual beli kelapa sawit secara lisan oleh PT. Salapian Indo Sawit adalah dianggap sah apabilah perjanjian secara lisan dilakukan sepanjang memenuhi ketentuan yang termaktub dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Perlindungan hukum bagi petani kelapa sawit dalam perjanjian jual beli kelapa sawit secara lisan adalah pembayaran sesuai dengan harga TBS kelapa sawit yang berlaku, mengakomodir hak dan kewajiban maupun kepentingan para pihak. Apabila terjadi wanprestasi maka solusi yang di tempuh oleh para pihak dalam penyelesaian wanprestasi adalah diadakannya pertemuan dan dilakukan negosiasi antara petani dan PT. Salapian Indo Sawit. The verbal sale and purchase agreement between oil palm farmers and PT. Salapian Indo Sawit as we know often experiences problems. The problems that occur between farmers and PT. Salapian Indo Sawit where the oil palm FFB sold to PT. Salapian Indo Sawit sometimes does not meet the desired quality criteria. As a result, PT. Salapian Indo Sawit often cancels the sale and purchase agreement unilaterally. Of course, this causes material losses for oil palm farmers. The problem is that oil palm farmers with very minimal legal knowledge assume that the unilateral cancellation of the sale and purchase agreement by PT. Salapian Indo Sawit cannot be sued, because it was only done verbally, without a written agreement. The problems raised in this thesis are regarding the form of default in the oral palm oil sale and purchase agreement at PT. Salapian Indo Sawit, regarding the validity of the oral palm oil sale and purchase agreement by PT. Salapian Indo Sawit and regarding legal protection for palm oil farmers in the oral palm oil sale and purchase agreement. The method used in discussing the problem is normative juridical legal research by reviewing and analyzing secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The forms of default in the oral palm oil sale and purchase agreement at PT. Salapian Indo Sawit are not carrying out what was promised to be done, carrying out what was promised, but not as promised, carrying out the agreement that was promised, but late and carrying out something that according to the agreement should not be done. The validity of the oral palm oil sale and purchase agreement by PT. Salapian Indo Sawit is considered valid if the oral agreement is made as long as it meets the provisions contained in Article 1320 of the Civil Code. Legal protection for palm oil farmers in the oral palm oil sale and purchase agreement is payment according to the applicable price of palm oil FFB, accommodating the rights and obligations as well as the interests of the parties. If a default occurs, the solution taken by the parties in resolving the default is to hold a meeting and conduct negotiations between the farmers and PT. Salapian Indo Sawit.