Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pertambangan Galian Pasir di Kawasan Bangun Jaya (Studi di Polres Rokan Hulu)

Abstract

Maraknya pertambangan pasir di Indonesia menimbulkan banyaknya kegiatan pertambangan tanpa izin salah satunya didaerah Rokan Hulu Riau, yang mana perbuatan tersebut merupakan tindak pidana. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu :Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan di Indonesia dan Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Galian Pasir di Kawasan Bangun Jaya kab Rokan Hulu. Jenis penelitian digunakan yaitu yuridis normatif engan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian ini menentukan pengaturan hukum tindak pidana pertambangan diatur dalam Undang undang No 3 Tahun 2020 Tentang mineral dan batu bara dan penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan di Kawasan bangun jaya kabupaten Rokan hulu menghadapi beberapa kendala berupa fasilitas transportasi bagi apparat kepolisian dalam melakukan penindakan terhadap pertambangan pasir ilegal dan juga kesadaran masyarakat terhadap tindak pidana pertambangan pasir. The rise of sand mining in Indonesia has led to many unauthorized mining activities, including in Rokan Hulu, Riau, where such actions constitute a criminal offense. The problems discussed in this research are: how the legal regulation of mining crimes in Indonesia is, and how law enforcement against sand mining crime in Bangun Jaya, Rokan Hulu, is conducted. The type of research used was normative juridical with data collection techniques through library studies and field studies. The research results determined that the legal regulation of mining crime is governed by Law No. 3 of 2020 on Minerals and Coal, and law enforcement against mining crime in the Bangun Jaya area of Rokan Hulu faces several obstacles, such as transportation facilities for police officers in addressing illegal sand mining and the community’s awareness of sand mining crimes.