Pertanggungjawaban Pidana Pengurus PLTU Batu Bara Pangkalan Susu sebagai Korporasi terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup (Studi Kasus di Dinas Lingkungan Hidup Stabat)

Abstract

Pencemaran lingkungan hidup merupakan dampak dari adanya kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, pemerintah, maupun pihak swasta yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Salah satu kasusnya yaitu pencemaran yang terjadi di Ring I PLTU Batu Bara Pangkalan Susu Kabupaten Langkat. Kasus tersebut sudah di laporan ke Dinas Lingkungan Hidup Stabat oleh masyarakat pada tahun 2021. Akan tetapi, sanksi yang diberikan tidak membuat jera korporasi, sanksi tersebut hanya berupa teguran tertulis. Hal ini membuat penulis tertarik mengangkat kasus ini menjadi bahan penelitian penulis. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana pengaturan dan penerapan hukum terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan di Indonesia, dan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pengurus PLTU Batu Bara Pangkalan Susu sebagai korporasi atas terjadinya pencemaran lingkungan hidup. Metode dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah teori. Data ini bersumber dari data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh secara tidak langsung. Hasil penelitian ditemukan bahwa pengaturan tentang pencemaran lingkungan hidup sudah diatur dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Hanya saja efektifitas pelaksanaan nya yang tidak efektif. Dalam hal pertanggungjawaban pidana tindak pidana pencemaran lingkungan hidup lebih mengedepankan sanksi administratif dengan tidak mengesampingkan hukum pidana. Oleh sebab itu banyak kasus lingkungan yang selesai dan tidak sampai ke pengadilan karena diterapkannya asas ultimum remedium dengan penyelesaian melalui penegakan hukum administratif. Environmental pollution is the impact of activities that occur carried out by the community, government or private parties pay attention to environmental sustainability. One of the cases is pollution that occurred in Ring I of the Pangkalan Susu Regency Coal Power Plant Step up. This case has been reported to the Stabat Environmental Service by society in 2021. However, the sanctions given do not make it so corporate deterrent, the sanction is only in the form of a written warning. This makes The author is interested in raising this case as material for the author's research. The problem of this research is how the law is regulated and implemented regarding criminal acts of environmental pollution in Indonesia, and how criminal liability for the management of the Pangkalan Susu Coal Power Plant as a corporation for environmental pollution. Deep method This research is normative juridical, namely the approach carried out with how to study theory. This data comes from secondary data, namely data sources obtained indirectly. The research results found that Regulations regarding environmental pollution are regulated in the Law Law Number 32 of 2009 and Government Regulation Number 22 of 2021. It's just that the effectiveness of its implementation is not effective. In terms of criminal liability for criminal acts of environmental pollution is greater prioritize administrative sanctions without ignoring the law criminal. For this reason, many environmental cases are resolved and never reached court because of the application of the principle of ultimum remedium with settlement through administrative law enforcement.