Analisis Hukum Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Studi Putusan Nomor 871/Pdt.G/2021/Pn Mdn dan Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/Pn Mdn)

Abstract

Perceraian merupakan suatu proses yang melibatkan pemutusan resmi dan legal dari ikatan perkawinan antara suami dan istri. Yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Perceraian. Keputusan untuk bercerai dapat dipicu oleh berbagai faktor, termasuk ketidakcocokan, perbedaan nilai, atau masalah komunikasi yang tak teratasi. Tidak terkecuali rumah tangga Pegawai Negeri Sipil yang tidak berjalan dengan lancar sesuai keinginan setiap pasangan. Salah satunya pada Putusan Nomor 871/Pdt.G/2021/PN Mdn dan Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Mdn yang akan dibahas didalarn penelitian ini adalah membahas tentang proses permohonan perceraian pegawai negeri sipil, akibat hukurn perceraian Pegawai Negeri Sipil dan Pertimbagan Hakim dalam putusan Putusan Nomor 871/Pdt.G/2021/PN Mdn dan Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Mdn. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normative dengan memperoleh data melalui bahan primer, bahan sekunder, bahan tersier. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, pertama penelitian kepustakaan (Library Research), dan kedua penelitian lapangan (Field Research). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa syarat proses perceraian pegawai negeri sipil wajib mendapatkan surat izin cerai terlebih dahulu dari atasan yang diatur dalam UndangUndang No. 1Tahun1974. Divorce is a process that involves the official and legal dissolution of the marital bond between husband and wife. This is regulated by Law No. 1 of 1974 concerning Marriage and Divorce. The decision to divorce can be triggered by vatib'iiS fttc'tb'tS, ittcliidlitg il'iCtitttptttiliility, dljff!ring values, O"r unteSO"lved communication issues. Not excluding the households of Civil Servants that do not run smoothly according to the wishes of each couple. One of them is Decision Number 871/Pdt.G/2021/PN Mdn and Decision Number 109/Pdt.G/2023/PN Mdn, which will be discussed in this research, focusing on the process of civil servant divorce applications, the legal consequences of civil servant divorce, and the judges' considerations in Decision Number 871/Pdt.G/2021/PN Mdn and Decision Number 109/Pdt.G/2023/PN Mdn. The method used in this research was nonnative juridical research by obtaining data through primary, secondary, and tertiary rnaterials. The approach taken in this research used descriptive analysis leading to. ·normative legal research. Data collection techniques were carried out in two ways: first, librmJI research, and second, .field research. (Field Research). The research showed that the requirement.for the divorce process of civil servants is to obtain divorce permission from their superiors first, as regulated in Law No. 1 of 1974.