Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Secara Fisik terhadap Anak (Studi Kasus di Polrestabes Medan)

Abstract

Anak dianggap sebagai pilar masa depan bangsa dan pewaris cita-cita bangsa. Oleh karena itu, semua anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi secara layak. Kota Medan masuk dalam peringkat tertinggi kasus kekerasan seksual di Sumatera Utara (Sumut), berdasarkan data Simponi Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA) tahun 2022. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, penulis menggunakan metode pendekatan kasus, penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji peristiwa perundang–undangan yang berlaku didalam kepustakaan, buku atau referensi yang pasti berkaitan. Pengaturan hukum bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual fisik terhadap anak di Kota Medan sangat penting untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban. Undang-Undang yang mengatur perlindungan anak, seperti UU Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, memberikan landasan hukum yang kuat untuk menegakkan hak-hak anak dan memberikan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Pengaturan hukum ini menekankan pentingnya perlindungan anak dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam proses peradilan pidana dan sanksi bagi pelaku kekerasan seksual anak menjadi landasan bagi penegakan hukum yang adil dan efektif di Kota Medan. Kepolisian Unit PPA Polrestabes Medan memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual fisik terhadap anak.