Perlindungan Konsumen terhadap Informasi Kehalalan Produk Makanan dan Minuman di Kota Medan

Abstract

Sertifikat halal pada sebuah produk sudah menjadi suatu kewajiban. Karena masyarakat akan takut untuk memakai produk-produk yang tidak disertai label halal. Baik pada produk makanan, minuman, ataupun lainnya harus memakai label halal.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terhadap jaminan produk halal di Indonesia dan bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas informasi produk halal pada makanan dan minuman. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan sifat penelitian kualitatif. Jenis data yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian yang didapat adalah peraturan perundang-undangan jaminan produk halal telah sedemikian rupa tersebar di berbagai tingkat mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri sampai, tingkat Lembaga seperti BPPOM.Pembentukan norma perundang-undangan, akan tetapi pada level implementasi-lah sebuah peraturan perundang-undangan akan diuji konsistensinya dalam berhadapan realitas persoalan yang kompleks dan terus berkembang. Saran yang diberikan adalah pihak Pemerintah sebaiknya menaruh perhatian khusus pada peredaran produk makanan dan minuman yang tidak berlabel halal, serta lebih mempertegas kembali bahwa setiap produk yang diedarkan di Indonesia harus memiliki label halal. Pemerintah dalam hal ini, harus lebih mengedepankan hakhak konsumen, supaya masyarakat muslim terhindar dari hal – hal yang dapat merugikan baginya. Halal certification for a product has become an obligation. Because people will be afraid to use products that do not have a halal label. Whether food, drink or other products must wear a halal label. The aim of this research is to find out how the legal regulation of halal product guarantees is in Indonesia and how legal protection is for consumers regarding halal product information on food and drink. The research method used is normative legal research, with qualitative research characteristics. Types of data sourced from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results of the research obtained are that legal regulations for guaranteeing halal products have been spread at various levels ranging from laws, government regulations, ministerial regulations to institutional levels such as BPPOM. The formation of statutory norms, however, is at the implementation level. a law and regulation will be tested for its consistency in dealing with the reality of complex and continuously developing problems. The advice given is that the government should pay special attention to the circulation of food and beverage products that are not labeled halal, and further emphasize that every product distributed in Indonesia must have a halal label. The government, in this case, must prioritize consumer rights, so that the Muslim community is protected from things that could be detrimental to them.