Akibat Hukum terhadap Upaya Pembatalan Putusan Perdamaian (Akta Van Dading) pada Sengketa Pertanahan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

Abstract

Akta van dading merupakan naskah perdamaian yang memuat terkait hasil mediasi dan/atau kesepakatan kesepakatan para pihak yang telah berhasil menyelesaikan perselisihannya, yang kemudian dikukuhkan oleh hakim pada muka persidangan. Akta van dading yang diputuskan oleh hakim memiliki kekuatan eksekutorial atau sama seperti putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan tidak dapat dilakukan upaya hukum banding maupun kasasi. Namun, terdapat pengecualian (escape clause) dalam hukum dengan alasan-alasan dapat dilakukannya pembatalan perjanjian, seperti terdapat kekeliruan mengenai para pihak yang bersangkutan, dilakukan dengan unsure penipuan atau paksaan, serta bertentangan dengan undang undang yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut diatas rumusan masalah peneliti yaitu bagaimana mekanisme pembentukan pelaksanaan pembentukan akta van dading dalam sengketa pertanahan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, bagaimana akibat hukum terhadap upaya pembatalan putusan perdamaian (akta van dading) pada sengketa pertanahan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Untuk menjawab rumusan masalah, adapun metode penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yang bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahanbahan hukum dengan data primer yang diperoleh di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, teknik pengumpulan data dengan cara kepustakaan dan wawancara di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Berdasarkan hasil dari penelitian, mekanisme pelaksanaan di Pengadilan Negeri Lubuk telah senantiasa mentaati peraturan yang ada dengan dilakukannya proses mediasi sesuai dengan segala aturan, sampai dengan pelaksanaan sidang putusan akta van dading. Upaya hukum yang dapat dilakukan berupa pengajuan pembatalan akta van dading dipengadilan dengan mengajukan gugatan pembatalan dan akibat hukum yang timbul atas pembatalan akta van dading, yaitu penghentian perjanjian, dan membawa segala sesuatu kembali seperti keadaan semula atau menghapuskan segala kewajiban ataupun hak-hak yang timbul dari suatu perjanjian tersebut. The deed of van dading is a peace document that contains the results of mediation and/or agreement between the parties who have successfully resolved their disputes, which are then confirmed by the judge at the front of the court. The deed of van dading decided by the judge has executory force or is the same as the judge's decision which has permanent legal force, with no appeal or cassation legal remedies. However, there are exceptions (escape clauses) in the law for reasons that can be canceled agreements, such as mistakes regarding the parties concerned, carried out with elements of fraud or coercion, and contrary to applicable law. Based on the above formulation of the researcher's problem, namely how the mechanism for the formation of the implementation of the formation of the van dading deed in a land dispute at the Lubuk Pakam District Court, what are the legal consequences for the effort to cancel the peace decision (van dading deed) in a land dispute at the Lubuk Pakam District Court. To answer the formulation of the problem, the research method of this thesis uses a type of normative juridical research, which aims to analyze the problem by combining legal materials with primary data obtained at the Lubuk Pakam District Court, data collection techniques by means of literature and interviews at the Lubuk Pakam District Court. Based on the results of the research, the implementation mechanism at the Lubuk District Court has always obeyed the existing regulations by carrying out the mediation process in accordance with all rules, up to the implementation of the van dading deed verdict hearing. Legal remedies that can be taken in the form of submitting the cancellation of the van dading deed in court by filing a lawsuit for cancellation and the legal consequences arising from the cancellation of the van dading deed, namely the termination of the agreement, and bringing everything back to its original state or abolishing all obligations or rights arising from an agreement.