Analisis Tindak Pidana Pembukaan Lahan dengan Cara Dibakar Berdasarkan Undang- Undang Lingkungan Hidup (Studi Putusan Nomor 297/Pid.B/Lh/2022/Pn.Sbg)

Abstract

Pembakaran hutan dan atau Jahan adaJah perwujudan bentuk tindak pidana lingkungan hidup yang sering terjadi di Indonesia. Kebakaran Jahan dan atau hutan adalah suatu keadaan dimana lahan dan atau hutan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan Iahan dan atau hutan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan nilai lingkungan. Penelitian ini mengkaji tentang peraturan hukwn terhadap pelaku sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup serta pertimbangan hakim yang dibebankan terhadap pelaku. Penelitian ini terkait kasus analisis tindak pidana pembukaan lahan dengan cara dibakar dalam putusan pengadilan Nomor: 297/Pid.B/LH/2022/PN.SBG. Metode penelitian ini jenis yuridis-normatif yang merupakan penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan sesuai dengan peraturan Perundang - undangan dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengaturan hukum tindak pidana pembukaan lahan dengan cara dibakar diatur dalam Undang- Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pertimbangan putusan hakim pembakaran hutan di kota Sibolga, ada beberapa aspek yangperlu mcndapat perhatian lebih Ianjut dalam hal ini putusan hakim harus memenuhi aspek kemanfaatan mempertimbangkan dampak Iuas yang ditimbulkan oleh pcrbuatan terdakwa dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut mencerminkan keadilan substantif serta mendukung dalam upaya pelestarian lingkungan dan perlindungan masyarakat dari dampak negatif pembakaran hutan. Forest and land burning is a manifestation of environmental crime that often occurs in Indonesia. Forest and land fires are conditions where forest and land are engulfed by fire, causing land and forest damage that results in economic and environmental losses. This research examined the legal provisions against perpetrators that caused environmental damage and the judge's considerations in imposing sentences on the perpetrators. This research was related to the analysis of criminal offenses in land clearing through burning as addressed in court decision No. 297/Pid.BILH/2022/PN SBG. The research method was normative juridical, a type of legal research that examines implementation in accordance with statutory regulations and contracts factually in specific legal events in society to achieve established objectives. The legal provisions for criminal offenses in land clearing through burning are regulated in Law No. 32of2009 on Environmental Protection and Management. The considerations of the judge's decision on forest burning in Sibolga focused on several aspects that needed further attention, particularly that the judge's decision must fulfill the aspect of usefulness by considering the broad impact of the defendant's actions, reflecting substantive justice, and supporting efforts in environmental conservation and protecting society from the negative impacts of forest burning.