Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/26777
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMuda, Indra-
dc.contributor.authorSimatupang, Yohana Wika Cristy-
dc.date.accessioned2025-02-26T03:15:05Z-
dc.date.available2025-02-26T03:15:05Z-
dc.date.issued2024-11-12-
dc.identifier.urihttps://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/26777-
dc.description86 Halamanen_US
dc.description.abstractImplementasi kebijakan merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Tanpa implementasi, suatu kebijakan hanyalah merupakan sebuah dokumen yang tidak bermakna dalam kehidupan bermasyarakat. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori George Edward III dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan kebijakan dilihat dari indikator Komunikasi sudah baik. Namun belum mampu dipahami dengan baik oleh Pegawai. Sumber daya mengalami kendala dalam hal pengetahuan, pengawasan, kemudian melalui adanya pembinaan dan pelatihan meskipun demikian kondisi tersbut tidak berpengaruh atau berdampak pada implementasi sehingga implementasi kebijakan ini tetap berjalan baik dan cukup efektif. Pelaksana disposisi kurang komitmen terhadap peraturan namun sudah mulai membaik karena perbaikan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi pada Kantor Camat Pandan sudah dapat dikatakan maksimal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021. Faktor pengambat dalam menjalankan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang disebakan oleh tidak semua pegawai memiliki pemahaman yang mendalam tentang isi dan konsekuensi dari peraturan pemerintah No 94 tahun 2021. Policy implementation is a very important step in the policy process. Without implementation, a policy is just a document that has no meaning in social life. The theory used in this research is George Edward III's theory using descriptive qualitative methods. The research results show that policy implementation seen from the Communication indicator is good. However, employees have not been able to understand it well. Resources experience constraints in terms of knowledge, supervision, then through coaching and training, however these conditions do not influence or impact implementation so that the implementation of this policy continues to run well and is quite effective. Disposition implementers lack commitment to regulations but this has begun to improve due to improvements in the bureaucratic structure. The bureaucratic structure at the Pandan Subdistrict Office can be said to be maximal in accordance with Government Regulation Number 94 of 2021. The inhibiting factor in implementing Government Regulation Number 94 of 2021 concerning Civil Servant Discipline, is that not all employees have a deep understanding of the content and consequences of government regulation No. 94 of 2021.en_US
dc.language.isoiden_US
dc.publisherUNIVERSITAS MEDAN AREAen_US
dc.relation.ispartofseriesNPM;208520068-
dc.subjectimplementasien_US
dc.subjectpegawai negerien_US
dc.subjectdisiplinen_US
dc.subjectimplementationen_US
dc.subjectcivil servanten_US
dc.subjectdisciplineen_US
dc.titleImplementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Camat Pandanen_US
dc.title.alternativeImplementation of Government Regulation Number 94 of 2021 concerning Civil Servant Discipline at the Pandan Subdistrict Officeen_US
dc.typeSkripsi Sarjanaen_US
Appears in Collections:SP - Public Administration

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
208520068 - Yohana Wika Cristy Simatupang - Fulltext.pdfCover, Abstract, Chapter I, II, III, V, Bibliography2.04 MBAdobe PDFView/Open
208520068 - Yohana Wika Cristy Simatupang - Chapter IV.pdf
  Restricted Access
Chapter IV560.52 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.