Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penambangan Tanah Urug Tanpa Izin (Studi di Pengadilan Negeri Kabanjahe Putusan Nomor: 65/Pid.B/Lh/2021/Pn Kbj)

Abstract

Menjalankan usaha pertambangan diperlukan izin merupakan keputusan administatur pemerintah yang memiliki wewenang sebagai bentuk izin atas permintaan masyarakat kepada negara sesuai dengan perundang-undangan. Akibat dari pertambangan masyarakat yang dilakukan tanpa izin dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup yang dapat membahayakan warga setempat di kawasan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peraturan pemberian izin penambangan tanah urug menurut undang-undang.dampak atas penambangan tanah urug terhadap lingkungan. Penelitian ini di laksanakan di pengadilan negeri kabanjahe.serta pertangungjawapan pidana pelaku penambangan tanah urug tanpa izin di pengadilan negeri kabanjahe kabupaten karo,serta untuk mengetahui metode ini adalah metode yuridis normative, pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep- konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang- undangan yang berhubungan dengan penelitian ini karna penelitian ini merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki dan mewawancarai. Hasil dari penelitian penulis dapat di simpulkan bahwa pertanggung jawaban pidana pelaku terhadap penambangan tanah urug di atur dalam Pasal 158 dan Pasal 163 Undang- undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral & Batubara. Dampak atas penambangan tanah urug terhadap lingkungan Penambangan tanah urug dan batu di tanah karo yang menggunakan teknik tradisional dan modern mengakibatkan kerusakan lingkungan, bukti nyata menunjukkan bahwa kegiatan penambangan tanah urug dan batu di tanah karo berdampak pada komponen abiotik (hilangnya lapisan tanah subur, berkurangnya ketersediaan air tanah, terjadinya longsor, dan polusi udara). Run a mining business, a permit is required, which is the decision of the government administrator who has the authority as a form of permit at the request of the community to the state in accordance with legislation. The consequences of community mining carried out without permits can result in environmental damage which can endanger local residents in the area. This research aims to determine the regulations for granting permits for mining of embankment land according to the law. The impact of mining of embankment land on the environment. This research was carried out at the Kabanjahe district court. As well as criminal justice for perpetrators of embankment mining without permission at the Kabanjahe district court, Karo district, as well as to know this method is a normative juridical method, an approach taken based on the main legal material by examining theories, concepts, legal principles and statutory regulations related to this research because this research is research used to investigate and interview. The results of the author's research can be concluded that the criminal responsibility of perpetrators for landfill mining is regulated in Article 158 and Article 163 of Law Number 3 of 2020 concerning Amendments to Law Number 4 of 2009 concerning Mineral & Coal Mining. The impact of embankment mining on the environment. Mining of embankment and stone in Karo land using traditional and modern techniques results in environmental damage. Concrete evidence shows that the activity of mining embankment and stone in Karo land has an impact on abiotic components (loss of fertile soil layers, reduced availability groundwater, landslides and air pollution).