Tinjauan Hukum terhadap Perbuatan Melawan Hukum atas Pembatalan Pembelian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Nomor 485/Pdt.G/2022/Pnmedan)

Abstract

Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat diminta suatu ganti rugi. Pasal 1365 KUHPerdata tidak membeda-bedakan korban yang menderita kerugian karena adanya perbuatan melawan hukum. Asalkan saja kerugian yang diderita korban terkait dengan hubungan sebab akibat (causaliteit) dengan perbuatan yang dilakukan, baik hubungan sebab akibat yang faktual (sine qua non) maupun sebab akibat kira-kira (proximate cause). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan perjanjian jual beli kendaraan bermotor pada PT.Graha Mazindo Mandiri, bagaimana pertimbangan hukum terhadap pembatalan pembelian kendaraan pada putusan Nomor. 485/Pdt.G/2022/PN Mdn. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif,data primer, sekunder, tersier. Teknik pegumpulan data studi dokumen yaitu melakukan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian perjanjian jual beli telah dipandang terjadi dan mengikat para pihak sejak saat tercapainya kata sepakat dan karenanya sejak saat itulah timbul hak dan kewajiban bagi mereka perjanjian dalam bentuk inilah yang merupakan suatu perjanjian yang bersifat konsesuil dan obligatoir suatu perjanjian dapat dipandang telah mengikat, bilamana memenuhi syarat ± syarat sahnya suatu perjanjian yakni syarat subjektif dan syarat objektif. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan No 485/Pdt.G/2022/PN Mdn menurut Pasal 1365 KUHPerdata secara umum telah sesuai. Hal ini dapat dilihat dalam hak-hak dan kewajiban penjual dan pembeli. Dimana penjual yang dalam hal ini adalah PT. Graha Mazindo Mandiri telah melakukan perbuatan melawan hukum untuk mengembalikan secara tunai seketika dan sekaligus kepada Penggugat uang yang telah Penggugat setorkan berdasarkan tanda bukti setoran karena sah secara hukum Penggugat adalah pihak yang telah melakukan pembayaran pemesanan mobil tipe mazda. An unlawful act is an action or failure to do something that results in harm to another person without previously having a legal relationship, an obligation which is directed towards everyone in general and by not fulfilling this obligation, compensation can be requested. Article 1365 of the Civil Code does not differentiate between victims who suffer losses due to unlawful acts. As long as the loss suffered by the victim is related to a causal relationship (causaliteit) with the act committed, whether a factual cause and effect relationship (sine qua non) or approximate cause and effect (proximate cause). The formulation of the problem in this research is how to implement motor vehicle sale and purchase agreements at PT. Graha Mazindo Mandiri, what are the legal considerations for canceling vehicle purchases in decision No. 485/Pdt.G/2022/PN Mdn. The research method used is normative juridical, primary, secondary and tertiary data. The technique for collecting document study data is conducting library research. The research results of the sale and purchase agreement have been deemed to have occurred and are binding on the parties from the moment an agreement is reached and therefore from that moment the rights and obligations arise for them. An agreement in this form is a consensual and obligatory agreement. An agreement can be deemed to be binding, if it is fulfilled. terms ± conditions for the validity of an agreement, namely subjective terms and objective terms. The judge's legal considerations in Decision No. 485/Pdt.G/2022/PN Mdn according to Article 1365 of the Civil Code are generally appropriate. This can be seen in the rights and obligations of sellers and buyers. Where the seller, in this case, is PT. Graha Mazindo Mandiri has committed an unlawful act to return in cash immediately and simultaneously to the Plaintiff the money that the Plaintiff has deposited based on proof of deposit because it is legally valid. The Plaintiff is the party who has made the payment for ordering a Mazda type car.