Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Perbuatan Pengedaran Kosmetik Tanpa Izin Edar (Studi Putusan Nomor 3682/Pid.Sus/2020/Pn Mdn)

Abstract

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat yang melanggar larangan. Dalam bahasa Inggris yaitu criminal responsibility. Bahasa Yunani “kosmetikos” berarti keterampilan menghias. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu berhubungan dengan kecantikan. Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan kemasyarakatan sebagai kontrol sosial agar tidak melakukan tindak pidana. Dalam masalah ini penulis mencantumkan rumusan masalah bagaimana perbuatan pelaku usaha pengedaran kosmetik tanpa izin edar dalam aspek pidana, bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku usaha atas perbuatan pengedaran kosmetik tanpa izin edar. Penelitian dilakukan untuk mengetahui perbuatan pelaku pengedaran kosmetik tanpa izin edar dalam aspek pidana dan mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi pelaku atas perbuatan pengedaran kosmetik tanpa izin edar. Berdasarkan pemaparan diatas, penulis menarik kesimpulan kosmetik ialah zat tertentu digunakan untuk merias dan memberikan efek pada penampilan pemakai. Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan cara meneliti bahan pustaka. Kosmetik menjadi kebutuhan pokok khususnya wanita, tidak heran jika permintaan produk kosmetik semakin meningkat dan bervariasi. Pengaturan hukum pidana bagi pelaku perbuatan pengedaran kosmetik tanpa izin edar diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 62 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Perbuatan Pengedaran Kosmetik Tanpa Izin Edar sudah sesuai karena memenuhi unsur subjektif. Criminal liability is to impose penalties on people who violate prolubitions. In English, it is criminal liability. The Greek word "kosmetikos" means the art of decoration. In the Great Indonesian Dictionary, it is related to beauty, Criminal responsibility has a social relationship with social control so that criminal acts are not committed. In this problem, the author included a problem formulation of how business actors distribute cosmetics without a distribution permit in the criminal aspect and the criminal liability of business actors for distributing cosmetics without a distribution permit. The research was conducted to determine the criminal aspects of the perpetrators for distributing cosmetics without a distribution permit and to determine the criminal liability of perpetrators for distributing cosmetics without a distribution permit. Based on the above explanation, the author concluded that cosmetics are certain substances that are used for make-up and affect the appearance of the user. The author used a type of normative legal research by examining library materials. Cosmeties are a basic need, especially for women, so it is not surprising that the demand for cosmetic products is increasing and varying. Criminal law regulations for perpetrators for distributing cosmetics without a distribution permit are regulated in Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1999 on Consumer Protection Article 62 paragraph (1) and Law Number 36 of 2009 on Health. Criminal liability for perpetrators for distributing cosmetics without a distribution permit was appropriate because it satisfied subjective elements.