Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Pemerkosaan Anak Kandung di bawah Umur (Studi Putusan Nomor 1168/Pid.Sus/2023/Pn Lbp)

Abstract

Pemerkosaan adalah tindakan atau perbuatan yang memaksa korban agar mau bersetubuh dengannya diluar perkawinan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.Kekerasan seksual meliputi pelecehan seksual, penganiayaan, inses, perkosaan, kekerasan seksual, usaha perkosaan, pemaksaan seks oral,pernikahan paksa, kekerasan dalam berkencan, kekerasan berbasis gender, kekerasan yang dilakukan pasangan intim, dan perkosaan dalam situasi konflik. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui Bagaimana Pengaturan Tentang Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Kandung dibawah Umur di Indonesia,Untuk Mengetahui Faktor-Faktor Apa Saja Sebagai Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Kandung dibawah Umur,untuk Mengetahui Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pemerkosaan Anak dibawah Umur Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Metode penelitian yang digunakan yaitu Normatif-Empiris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Korban perkosaan pada umumnya mengalami derita fisik dan tekanan psikis yang kuat,Isolasi sosial, karena malu dengan apa yang mereka alami. Tindak pidana pemerkosaan anak kandung dibawah umur secara yuridis berpedoman pada Undangan-Undang Nomor 35 tahun 2014 berdasarkan asas Lex Spesialis derogat Lex generalis. Faktor Yang Melatar Belakangi Terjadinya Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Kandung adalah Faktor Pengetahuan Teknologi dan Ilmu Pengetahuan (IPTEK),Faktor Lingkungan dan Tempat Tinggal,Faktor Kurangnya Pemahaman Terhadap Agama,Faktor Interaksi dan Situasi,Faktor Kurangnya Pemahaman Terhadap Hukum. Pertanggungjawaban pidana pelaku pemerkosaan anak kandung di bawah umur diancam pidana Pasal pasal 76 D Undang Undang RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 ayat (3) Undang Undang No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peratuiran Pemerintah Pengganti Undang Undang No.1 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang Undang No.23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang. Rape is an act or deed that forces the victim to have sex with him/her outside of marriage using violence or threats of violence. Sexual violence includes sexual harassment, abuse, incest, rape, sexual violence, attempted rape, forced oral sex, forced marriage, dating violence, gender-based violence, violence committed by intimate partners, and rape in conflict situations. The purpose of this study is to determine the regulations on the crime of rape of underage biological children in Indonesia, to determine the factors that cause the occurrence of the crime of rape of underage biological children, to determine the criminal responsibility for perpetrators of rape of underage children based on the decision of the Lubuk Pakam District Court. The research method used is Normative-Empirical. The results of this study indicate that rape victims generally experience strong physical suffering and psychological pressure, social isolation, because they are ashamed of what they have experienced. The criminal act of rape of a biological child under age is legally guided by Law Number 35 of 2014 based on the principle of Lex Specialis derogat Lex generalis. Factors that Underlie the Occurrence of the Criminal Act of Rape Against a Biological Child are the Factor of Knowledge of Technology and Science (IPTEK), Environmental and Residence Factors, Factors of Lack of Understanding of Religion, Factors of Interaction and Situation, Factors of Lack of Understanding of the Law. The criminal liability of perpetrators of rape of biological children under age is threatened with criminal Article 76 D of Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2002 concerning Child Protection in conjunction with Article 81 paragraph (3) of Law Number 17 of 2016 concerning Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2016 Second Amendment to Law Number 23 of 2022 concerning Child Protection into Law.