Analisis Putusan terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada Karyawan PKWT dengan PT. Perkebunan Milano ditinjau dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Studi Putusan No. 322 /Pdt.Sus-Phi/2022/Pn Mdn)

Abstract

Pemutusan hubungan kerja (PHK) merupakan masalah yang kompleks, dikarenakan mempunyai hubungan dengan masalah ekonomi maupun psikologis bagi tenaga kerja yang terkena dampak PHK. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menjadi dasar hubungan antara pengusaha dan pekerja yang memuat aturan berupa perjanjian kerja, pelaksanaan, peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja bersama. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana prosedur pemutusan hubungan kerja menurut undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja yang di PHK menurut undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan bagaimana pertimbangan hakim mengenai pemberian hak-hak kepada pekerja yang di PHK secara sepihak dalam putusan nomor 322/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan melakukan pendekatan kasus pada putusan nomor 322/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn dan undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Studi kepustakaan (Library Research) dan studi lapangan (Field Research) dan analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian adalah prosedur tentang pemutusan hubungan kerja diatur dalam Pasal 151 undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Perlindungan hukum yang diberika kepada pekerja yang di PHK diatur dalam Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Yang menjadi pertimbangan bagi hakim adalah segala fakta-fakta hukum yang ditemukan selama persidangan. Saran yang diberikan adalah pelaku usaha harus melakukan pemutusan hubungan kerja sesuai prosedur dalam undang-undang ketenagakerjaan. Setiap pelaku usaha harus memberikan pesangon terhadap pekerja yang di PHK. Majelis Hakim menjatuhkan putusan harus memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga tidak terjadi putusan yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Termination of employment (PHK) is a complex problem, because it is related to economic and psychological problems for workers affected by layoffs. The provisions in Law Number 13 of 2003 concerning Manpower which are the basis for the relationship between employers and workers contain regulations in the form of work agreements, implementation, company regulations, and collective work agreements. The problems in this thesis are how the procedure for termination of employment is according to Law Number 13 of 2003 concerning manpower, how is the legal protection for workers who are laid off according to Law Number 13 of 2003 concerning manpower and how are the judges' considerations regarding the granting of rights to workers who are laid off unilaterally in decision number 322 / Pdt.Sus-PHI / 2022 / PN Mdn. The research method used is normative juridical by taking a case approach to decision number 322/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn and Law Number 13 of 2003 concerning employment. The data collection techniques used are Library Research and Field Research and the data analysis used is qualitative analysis. The results of the study are procedures for termination of employment are regulated in Article 151 of Law Number 13 of 2003 concerning employment. Legal protection provided to workers who are laid off is regulated in Article 155 paragraph (2) of Law Number 13 of 2003. The judge's considerations are all legal facts found during the trial. The advice given is that business actors must terminate employment in accordance with the procedures in the employment law. Every business actor must provide severance pay to workers who are laid off. The Panel of Judges must pay attention to applicable legal provisions in making a decision, so that there is no decision that is inconsistent with the provisions of the law.