Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman (Studi Putusan Nomor 2731/Pid.B/2022/PN.Mdn)

Abstract

Perbuatan pemerasan senantiasa bersamaan dengan pengancaman dan merupakan suatu problematika sosial yang sulit diatasi. Penelitian ini mengkaji mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pemerasan dan pengancaman dan pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pemerasan dan pengancaman pada putusan No. 2731/Pid.B/2022/PN.Mdn. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil pembahasan, pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pemerasan dan pengancaman diatur dalam Pasal 368 KUHP. Ancaman hukuman tindak pidana pemerasan adalah pidana penjara paling lama 9 tahun. Tindak pidana pemerasan juga dapat diperberat hukumannya sebagaimana telah diatur dalam KUHP. Penentuan pertanggungjawaban pidana bukan hanya dilakukan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat, tetapi juga pembuatnya sendiri, proses tersebut bergantung pada dapat dipenuhinya syarat dan keadaan dapat dicelanya pembuat tindak pidana. Pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pemerasan dan pengancaman pada putusan No. 2731/Pid.B/2022/PN.Mdn dilakukan dengan melihat unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan penuntut umum terhadap para Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dimana seluruh unsur-unsur Pasal tersebut telah terpenuhi dan tidak adanya alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana The act of extortion always coincides with threats and is a social problem that is difficult to overcome. This research examines criminal liability for perpetrators of criminal acts of extortion and threats and the judge's considerations regarding criminal acts of extortion and threats in decision no. 2731/Pid.B/2022/PN.Mdn. This type of research is normative juridical which is descriptive analysis. Data collection methods use interviews and literature study. Based on the results of the discussion, criminal liability for perpetrators of criminal acts of extortion and threats is regulated in Article 368 of the Criminal Code. The threat of punishment for the crime of extortion is a maximum imprisonment of 9 years. The punishment for the crime of extortion can also be increased as regulated in the Criminal Code. Determining criminal responsibility is not only carried out by taking into account the interests of the community, but also the perpetrator himself. This process depends on the fulfillment of the conditions and circumstances in which the perpetrator of the criminal act can be blamed. The judge's considerations regarding criminal acts of extortion and threats in decision no. 2731/Pid.B/2022/PN.Mdn was carried out by looking at the elements contained in the public prosecutor's indictment against the Defendants as regulated in Article 368 paragraph (1) in conjunction with Article 55 paragraph (1) 1st of the Criminal Code, where all elements -The elements of this article have been fulfilled and there is no justification or excuse that can eliminate criminal liability.