Tinjauan Yuridis Terhadap Pengalihan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Kepada Ayah Pasca Perceraian ( studi putusan Nomor 1183/Pdt.G/2015/PA.Mdn )

Abstract

Kompilasi Hukum Islam (KHI) terkait hak asuh anak pasca perceraian, memiliki batasan yang jelas, Pasal 105 KHI menyatakan bahwa bagi anak yang berumur dibawah 12 tahun belum mummayiz adalah hak ibunya. Namun tidak selamanya hak hadhanah itu jatuh kepada ibu, seorang bapak pun memiliki hak yang sama jika terpenuhinya syarat-syarat yang menjadi penentu untuk memberikan kepentingan anak point pentingnya berapa pada apakah ibu ataupun bapak memiliki kemampuan serta kesanggupan untuk memberikan rasa aman kepada anak, mengutamakan memeberi perlindungan serta kebaikan anak dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginka.Untuk mempermudah pemahaman materi dan agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini sebagai berikut, bagaimana aturan hukum terhadap pemberian hak asuh anak pasca perceraian di Indonesia serta bagaimana pertimbangan hakim terhadap Hak asuh anak kepada ayah pasca perceraian pada putusan Nomor 1183/Pdt.G/2015/PA.Mdn. Jenis penelitian yang peneliti gunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif yang artinya adalah adalah menganalisis masalah dalam penelitian mengacu pada prinsip dan peraturan hukum dan peraturan di Indonesia termasuk hukum dan menggunakan tipe data dari konten perpustakaansuatu penelitian yang dilakukan bertujuan untuk meneliti penerapan ketentuan-ketentuan Undang- Undang. Putusan Nomor 1183/Pdt.G/2015/PA.Mdn , dimana pada putusannya Majelis hakim menjatuhkan hak hadanah kepada ayahnya. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat bukanlah ibu yang baik karena tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak tidak sayang pada anak-anaknya, melalaikan kewajibannya terhadap anak-anaknya hal ini didukung fakta-fakta yang diajukan kedua belah pihak membuktikan bahwa ibunya tidak berhak untuk diberikan tanggung jawab terkait hak asuh anak maka dalam hal ini hakim benarbenar mempertimbangkan putusannya sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku. The Compilation of Islamic Law (KHI) related to child custody after divorce, has clear boundaries, Article 105 of the KHI states that for children under 12 years old who are not yet mummayiz, it is the right of the mother. However, the hadhanah rights do not always fall to the mother, a father also has the same rights if the conditions that determine the importance of giving the child's interests are fulfilled, the important point is whether the mother or father has the ability and ability to provide a sense of security to the child, prioritizing giving protection and kindness of children and avoid things that are not desirable. To facilitate understanding of the material and so as not to deviate from the main issues that will be discussed in this thesis as follows, how are the legal rules for granting custody of children after divorce in Indonesia and how are the judges' considerations on the custody of children to the father after the divorce in thec decision Number 1183/Pdt.G/2015/PA.Mdn. The type of research that the researcher uses in this study is normative judicial which means that it analyzes the problem in research referring to the principles and regulations of laws and regulations in Indonesia, including law and using data types from library content. Invite. Decision Number 1183/Pdt.G/2015/PA.Mdn, in which the panel of judges handed down the right of hadanah to his father. In this case, the Panel of Judges is of the opinion that the Plaintiff is not a good mother because she cannot guarantee the physical and spiritual safety of the child, does not love her children, neglects her obligations to her children. to be given responsibility for child custody, in this case the judge really considers his decision in accordance with applicable laws.