Eksistensi Bank Tanah Terhadap Hak Pengelolaan Atas Tanah Dalam Hukum Agraria Menurut Undang–Undang Cipta Kerja (Studi Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara)

Abstract

Bank Tanah merupakan badan khusus yang dibentuk pemerintah pusat yang diberi kewenangan khusus untuk mengelola tanah. Dengan Bank Tanah pemerintah pusat atau daerah dapat dimungkinkan memperoleh dan menghimpun tanah untuk tujuan strategis jangka pendek sekaligus jangka panjang. Perumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana pengaturan hukum tentang bank tanah dalam hukum positif di Indonesia, bagaimana eksistensi bank tanah dalam pengelolaan hak atas tanah berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan bagaimana kepastian hukum terhadap kedudukan hak atas tanah pada bank tanah berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang mempergunakan sumber data sekunder. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pengaturan hukum tentang bank tanah dalam hukum positif di Indonesia terdapat pada produk hukum turunan Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah ditetapkan dan di undangkan sebanyak 5 Peraturan Pemerintah dan 1 Peraturan Presiden, yang termasuk didalamnya Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Badan Bank Tanah, Eksistensi bank tanah dalam pengelolaan hak atas tanah berdasarkan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Bank Tanah dapat menjadi instrumen tersendiri secara efisien dan efektif, untuk melaksanakan bermacam kebijakan pertanahan secara utuh guna mendukung pengembangan area dan mengendalikan pengadaan tanah secara adil dalam melaksanakan pembangunan, Kepastian hukum terhadap kedudukan hak atas tanah pada bank tanah berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. The Land Bank is a special agency established by the central government that is given special authority to manage land. With the Land Bank, it is possible for the central or regional government to acquire and collect land for short-term as well as long-term strategic purposes. The formulation of the problem in this study is how the legal regulation of land banks in positive law in Indonesia, how the existence of land banks in the management of land rights based on Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law and how legal certainty of the position of land rights in land banks based on Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law. The research method used in this research is normative juridical, namely research that uses secondary data sources. The results of the study explain that the legal regulation of land banks in positive law in Indonesia is found in the derivative legal products of the Job Creation Law which have been stipulated and promulgated as many as 5 Government Regulations and 1 Presidential Regulation, which includes Government Regulation Number 64 of 2021 concerning the Land Bank Agency, The existence of land banks in the management of land rights based on Law number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law. The Land Bank can be a separate instrument efficiently and effectively, to implement various land policies as a whole to support the development of the area and control land acquisition fairly in carrying out development, Legal certainty of the position of land rights in the land bank based on Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law.