Analisis Pertanggung Jawaban Pidana terhadap Pelaku Penebangan Hutan (Studi Putusan No.147/Pid.B/LH/2022/PN Blg)

Abstract

Penebangan hutan ilegal merupakan salah satu kejahatan lingkungan paling merusak yang dihadapi oleh banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Hutan Indonesia, yang terkenal dengan keanekaragaman hayatinya yang kaya, kini menghadapi ancaman serius akibat aktivitas penebangan secara liar yang tidak bertanggung jawab. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum pidana bagi pelaku kejahatan penebangan pohon secara liar (Illegal Logging) khususnya dalam Putusan No. 147/Pid.B/LH/2022/PN Blg. Permasalahan dalam penelitian ini adalah. Apa saja bentuk pertanggung jawaban pidana yang dapat dikenankan kepada pelaku penebangan hutan? Bagaimana penjatuhan pidana dan denda dalam tindak pidana penebangan pohon secara liar (Studi Putusan No. 147/Pid.B/LH/2022/PN Blg)? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan data sekunder sebagai sumber utama. Pengaturan hukum pidana pada pelaku penebangan pohon secara liar diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan. Dalam Putusan No. 147/Pid.B/LH/2022/PN Blg, hakim mempertimbangkan buktibukti serta faktor-faktor yang meringankan dan memberatkan dalam memutuskan hukuman pidana dan penjara. Dengan demikian, pengaturan hukum pidana bagi pelaku kejahatan penebangan pohon secara liar diatur secara komprehensif dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan hakim yang mendalam dalam setiap kasus. Illegal logging is one of the most damaging environmental crimes faced by many developing countries, including Indonesia. Indonesia's forests, which are famous for their rich biodiversity, are now facing serious threats due to irresponsible illegal logging activities. This study aims to examine the criminal law regulations for perpetrators of illegal logging, especially in Decision No. 147/Pid.B/LH/2022/PN Blg. The problems in this study are. What are the forms of criminal liability that can be imposed on perpetrators of logging? How are criminal penalties and fines imposed in the crime of illegal logging (Study of Decision No. 147/Pid.B/LH/2022/PN Blg)? The research method used is normative juridical with secondary data as the main source. The criminal law regulations for perpetrators of illegal logging are regulated in Law No. 41 1999 Concerning Forestry, Law No. 18 of 2013 Concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction, Criminal Code and Government Regulation No. 45 of 2004 Concerning Forest Protection. In Decision No. 147/Pid.B/LH/2022/PN Blg, the judge considered the evidence as well as mitigating and aggravating factors in deciding criminal and imprisonment sentences. Thus, the criminal law regulations for perpetrators of illegal logging crimes are regulated comprehensively in the applicable laws and regulations, with in-depth consideration by the judge in each case.