Analisis Penegakan Hukum Terhadap Penggarapan Liar Atau Penguasaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Di Kabupaten Simalungun

Abstract

Penggarapan liar dan penguasaan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang tidak sah di Kabupaten Simalungun telah menimbulkan dampak serius terhadap kelestarian lingkungan dan keseimbangan ekosistem. Aktivitas ilegal ini mengancam kualitas air, menyebabkan erosi tanah, serta berpotensi meningkatkan bencana alam seperti banjir dan longsor. Penegakan hukum terhadap penggarapan liar di DAS menjadi krusial untuk mencegah kerusakan lebih lanjut dan memastikan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis penegakan hukum terhadap penggarapan liar atau penguasaan daerah aliran sungai (DAS); menganalisis kendala dalam proses penegakan hukum terhadap penggarapan liar atau penguasaan daerah aliran sungai (DAS) di Kabupaten Simalungun; dan menganalisis kebijakan dalam penegakan hukum terhadap penggarapan liar atau penguasaan daerah aliran sungai (DAS) di Kabupaten Simalungun. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian yuridis empiris dengan analisis data deskriptif berdasarkan wawancara dengan aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada berbagai regulasi yang mendukung penegakan hukum, implementasi di lapangan masih menemui hambatan, seperti kurangnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif, melibatkan kolaborasi antar lembaga, pemberdayaan masyarakat, serta pemanfaatan teknologi untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penggunaan teknologi pengawasan yang lebih efektif, serta pengembangan program rehabilitasi dan pemberdayaan ekonomi berbasis konservasi untuk mendukung keberlanjutan DAS di Kabupaten Simalungun. Illegal cultivation and unauthorized control of Watershed Areas (DAS) in Simalungun Regency have had serious impacts on environmental sustainability and ecosystem balance. These illegal activities threaten water quality, cause soil erosion, and have the potential to increase natural disasters such as floods and landslides. Law enforcement against illegal cultivation in watersheds is crucial to prevent further damage and ensure sustainable management of natural resources. This study aims to analyze law enforcement against illegal cultivation or control of watershed areas (DAS); analyze obstacles in the process of law enforcement against illegal cultivation or control of watershed areas (DAS) in Simalungun Regency; and analyze policies in law enforcement against illegal cultivation or control of watershed areas (DAS) in Simalungun Regency. The method used in this study is an empirical legal research method with descriptive data analysis based on interviews with law enforcement officers, local governments, and the community. The results of the study indicate that although there are various regulations that support law enforcement, implementation in the field still encounters obstacles, such as lack of coordination between institutions, limited resources, and low public legal awareness. Therefore, a more comprehensive approach is needed, involving collaboration between institutions, community empowerment, and the use of technology to strengthen supervision and law enforcement. This study recommends increasing the capacity of law enforcement officers, using more effective surveillance technology, and developing conservation-based rehabilitation and economic empowerment programs to support the sustainability of the watershed in Simalungun Regency.