Kepastian Hukum Kepada Pemohon Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali Dalam Penentuan Tarif Biaya Transportasi Dan Akomodasi Di Kantor Pertanahan Kota Medan

Abstract

Penelitian ini membahas pentingnya kepastian hukum bagi pemohon pendaftaran tanah pertama kali, khususnya dalam penentuan tarif biaya transportasi dan akomodasi di Kantor Pertanahan Kota Medan. Ketidakjelasan dan praktik penetapan biaya yang tidak transparan sering kali menyebabkan keresahan di kalangan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut rumusannya yaitu: Pertama bagaimana kepastian hukum kepada pemohon pendaftaran tanah untuk pertama kali dalam penentuan tarif biaya transportasi dan akomodasi?; Kedua bagaimana penentuan tarif biaya transportasi dan akomodasi kepada pemohon pendaftaran tanah untuk pertama kali di Kantor Pertanahan Kota Medan?; Ketiga bagaimana kendala yang dihadapai penentuan tarif biaya transportasi dan akomodasi dalam pelaksanaan pendaftaran tanah pertama kali di Kantor Pertanahan Kota Medan?. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan, didukung data empiris yang dikumpulkan melalui studi pustaka dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, ketentuan mengenai penentuan tarif biaya transportasi dan akomodasi yang dibebankan kepada pemohon pendaftaran tanah untuk pertama kali belum mewujudkan kepastian hukum. tarif biaya transportasi dan akomodasi yang dibebankan kepada pemohon pendaftaran tanah untuk pertama kali didasarkan dengan kesepakatan dari musyawarah pihak pemohon dan petugas Kantor Pertanahan Kota Medan, apabila tidak sepakat maka pemohon cukup menyediakan alat transportasi dan akomodasi pada saat petugas Kantor Pertanahan akan menuju objek tanah yang dimohonkan. Kendala yang terjadi dalam penentuan tarif biaya transportasi dan akomodasi kepada pemohon pendaftaran tanah untuk pertama kali di Kantor Pertanahan Kota Medan yaitu pemohon pendaftaran tanah pertama kali tidak melakukan pelayanan pertanahan secara langsung ke Kantor pertanahan Kota Medan melainkan menggunakan jasa perantara sehingga menjadi peluang bagi jasa perantara untuk mengambil biaya transportasi dan akomodasi kepada pemohon dengan jumlah yang relatif besar, sehingga pemohon beranggapan hal tersebut adalah tarif/biaya resmi. This research discusses the importance of legal certainty for submitting land applications for the first time, especially in determining transportation and accommodation costs at the Medan City Land Office. Ambiguity and non-transparent costing practices often cause unrest among the public. Based on this, the formulation is: First, what is the legal certainty for the applicant to land registration for the first time in determining transportation and accommodation costs?; Second, how are transportation and accommodation costs determined for first-time land registration applicants at the Medan City Land Office?; Third, what are the obstacles faced in determining transportation costs and fees for carrying out land registration for the first time at the Medan City Land Office? This research uses a normative method with a statutory and regulatory approach, supported by empirical data collected through literature study and in-depth interviews. The results of the research show that the provisions regarding the determination of transportation and accommodation costs charged to land registration applicants for the first time do not yet provide legal certainty. The rates for transportation and accommodation costs charged to land registration applicants for the first time are based on an agreement between the applicant and the Medan City Land Office officers. If there is no agreement, the applicant simply needs to provide means of transportation and accommodation when the Land Office officers will go to the land object being applied for. . The obstacle that occurs in determining transportation and accommodation costs for first-time land registration applicants at the Medan City Land Office is that first-time land registration applicants do not carry out land services directly to the Medan City Land Office but instead use intermediary services so that it becomes an opportunity for intermediary services to take transportation and accommodation costs from the applicant in a relatively large amount, so that the applicant assumes these are official rates/fees