Pertanggungjawaban Pidana terhadap Aparat Kepolisian Sebagai Pengedar Narkotika

Abstract

Penelitian tesis ini berjudul Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Aparat Kepolisian Sebagai Pengedar. Rumusan masalahnya yakni (1) Bagaimana aturan hukum terhadap aparat kepolisian yang melakukan tindak pidana pengedar narkotika? (2) Bagaimana mekanisme proses hukum bagi aparat kepolisian yang melakukan tindak pidana narkotika sebagai pengedar? (3) Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi aparat kepolisian yang melakukan tindak pidana narkotika sebagai pengedar? Metode penelitian yang dipakai yakni yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana bagi aparat kepolisian yang melakukan tindak pidana narkotika sebagai pengedar yakni diberikan sanksi sesuai dengan Undang – Undang Narkotika serta tidak ada bedanya dengan proses peradilan pada umumnya. Bagi anggota kepolisian yang terlibat tindak pidana narkotika yang sedang disidang pada peradilan umum biasanya status pekerjaannya sebagai anggota kepolisian statusnya sementara dinonaktifkan serta apabila dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) maka anggota kepolisian tersebut tidak bisa dipertahankan lagi dikarenakan telah merusak institusi polri dalam hal ini melakukan tindak pidana narkotika. Saran dari tesis ini yakni memberikan sanksi yang berat kepada aparat kepolisian yang terlibat tindak pidana narkotika karena telah merusak nama institusi kepolisian. This thesis research is entitled Criminal Responsibility of Police Officers as Distributors. The formulation of the problem is (1) What are the legal regulations for police officers who commit criminal acts of narcotics trafficking? (2) What is the legal process mechanism for police officers who commit narcotics crimes as dealers? (3) What is the criminal responsibility for police officers who commit narcotics crimes as dealers? The research method used is normative juridical. The research results show that criminal liability for police officers who commit narcotics crimes as dealers is given sanctions in accordance with the Narcotics Law and is no different from the judicial process in general. For members of the police who are involved in narcotics crimes that are being tried at the general court, usually their employment status as a member of the police is temporarily disabled and if a dishonorable dismissal (PTDH) is carried out then the member of the police can no longer be retained because they have damaged the police institution in this case. narcotics crime. The suggestion from this thesis is to impose heavy sanctions on police officers involved in narcotics crimes because they have damaged the name of the police institution.