Kajian Hukum Terhadap Eksistensi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan (Study Penelitian Kejaksaan Negeri Medan)

Abstract

Korupsi telah menciderai kesejahteraan masyarakat secara berkepanjangan. Tindak Pidana Korupsi juga telah meruntuhkan citra Indonesia sebagai negara hukum. Wibawa hukum menjadi tercoreng, seakan stigma Indonesia sebagai negara hukum tidak memiliki makna apa-apa. Untuk itu, Negara memiliki tugas untuk memberantas korupsi sampai keakar-akarnya. Salah satunya adalah penguatan sector Kejaksaan dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku korupsi. Hal inilah yang yang coba di kaji mengenai penegakan hukuk Kejaksaan Negeri Medan dalam mengungkap serta menjerat pelaku Tindak Pidana korupsi. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (library research) dan studi lapangan (fiel research) Berdasarkan hasil penelitian tersebut telah dirangkum yaitu bahwa Indonesia yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi adalah Undang-Undang Republik Indonsia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonsia Nomor 20 Tahun 2001 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi; di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang Undang. Berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan ini, kejaksaan harus dapat menjadi ujung tombak penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi. Jaksa agung adalah kunci penegakan hukum Tindak Pidana, terlebih daham hal ini Kejaksaan Negeri Medan dalam melakukan pengungkapan dan penuntutan pelaku Tindak Pidana Korupsi. Kedudukan sebagai penuntu dipengadilan sering terjadi rawan terhadap intervensi kekuasaan lainnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana kekuasaan negara di bidang penuntutan. Corruption has harmed the welfare of society for a long time. Corruption has also destroyed Indonesia's image as a country of law. The authority of the law has been tarnished, as if the stigma of Indonesia as a country of law has no meaning whatsoever. For that, the State has a duty to eradicate corruption to its roots. One of them is strengthening the Prosecutor's Office sector in enforcing the law against perpetrators of corruption. This is what is being studied regarding the law enforcement of the Medan District Attorney's Office in exposing and ensnaring perpetrators of corruption. Meanwhile, for data collection techniques using library research and field research. Based on the results of the study, it has been summarized that Indonesia which regulates corruption is Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 as amended by Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption. The Law on the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia which reads; in the criminal field, the prosecutor's office has the duty and authority to investigate certain criminal acts based on the Law. Based on this Prosecutor's Office Law, the prosecutor's office must be able to be the spearhead of law enforcement for Corruption Crimes. The Attorney General is the key to law enforcement for Criminal Acts, especially in this case the Medan District Attorney's Office in disclosing and prosecuting perpetrators of Corruption Crimes. The position as a prosecutor in court is often vulnerable to intervention from other powers in carrying out its duties and functions as an executor of state power in the field of prosecution.