Tinjauan Yuridis Keberatan Terhadap Sita Jaminan Dari Objek Hak Tanggungan

Abstract

Adanya ketidakmampuan debitur dalam memenuhi prestasinya kepada kreditur, yang mengakibatkan terhadap harta debitur tersebut kemudian diletakkan sita jaminan oleh Pengadilan berdasarkan gugatan kreditur tersebut. Namun disisi lain, debitur tersebut ternyata mengadakan Perjanjian kredit dengan kreditur lain dalam hal ini perbankan. Atas dasar penetapan Sita Jaminan kemudian Kreditur/Pihak Ketiga keberatan terhadap Sita Jaminan yang telah diikat oleh Hak Tanggungan. Metode penelitian ini menggunakan Penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, pendapat para sarjana, Peraturan perundang-undangan dan juga bahan kuliah. Penyelesaian Sita Jaminan terhadap objek Tanah yang telah diikat dengan Hak Tanggungan tersebut adalah sah dan harus dipertahankan. Hal ini dikarenakan adanya keterlambatan dalam proses pendaftaran Hak Tanggungan dan tidak sesuai dengan Pasal 13 Undang-undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996 dan juga adanya pemberian fasilitas kredit yang merupakan awal hubungan hukum terhadap pengikatan jaminan hak tanggungan tidak terbukti/fiktif sehingga menjadi sebab atau kausa yang tidak halal. Disamping itu faktor penyebab adanya keberatan sita jaminan terhadap objek hak tanggungan ini didasari atas kedudukan kreditur/pihak ketiga yang memiliki sertifikat hak tanggungan atas objek yang telah diletakkan sita jaminan. Namun didalam proses kedudukannya pihak ketiga kehilangan kedudukannya sebagai kreditur preferent dikarenakan adanya keterlambatan dalam prosedur pendaftaran hak tanggungan, yang sudah melewati batas waktu yang telah ditentukan oleh pasal 13 undang-undang hak tanggungan No. 4 tahun 1996 serta diabaikannya asas publisitas yang merupakan syarat yang diwajibkan juga agar hak tanggungan mengikat kepada pihak ketiga.