Eksistensi Bukti Permulaan yang Cukup Seebagai Syarat Tindak Penyelidikan Suatu Perkara Pidana Korupsi

Abstract

Dalam perkara korupsi alat bukti petunjuk tersebut dapat diperoleh dari alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. Demikian pula dari setiap rekaman data atau infomasi yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang dikertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam, elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna, sebagai mana diatur dalam Pasal 26 A Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi