Disparitas Putusan Hakim terhadap Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 26-K/PM I-02/AD/II/2023 dan Putusan Nomor : 17-K/PM I-02/AD/III/2023)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan mendeskripsikan mengenai dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Militer dalam menjatuhkan putusan pemidanaan yang berbeda terhadap anggota TNI sebagai pelaku penyalah guna narkotika serta untuk mengevaluasi dan menentukan perbedaan putusan hakim Pengadilan Militer apakah telah memperoleh pembenaran menurut hukum terhadap anggota TNI sebagai pelaku penyalah guna narkotika. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana narkotika menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Bagamana faktor penyebab terjadinya disparitas putusan hakim terhadap perkara tindak pidana narkotika dalam Putusan Pengadilan Mliter I-02 Medan Nomor::: 26-K/PM I-02/AD/III/2023 dan Putusan Pengadilan Medan Nomor: 17-K/PM I-02/AD/II/2023, Bagaimana analisis hukum pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa tindak pidana narkotika dalam Putusan Pengadilan Medan Nomor: 26-K/PM I-02/AD/III/2023 dan Putusan Pengadilan Medan Nomor: 17-K/PM I-02/AD/II/2023. Jenis Penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang didasarkan pada undang-undang. Analisis data dilakukan secara kualitatif, yakni suatu bentuk analisa yang tidak bertumpu pada angka-angka melainkan pada kalimat-kalimat. Penarikan kesimpulan dalam tulisan ini dilakukan dengan menggunakan logika berfikir deduktif-induktif yaitu dilakukan dengan teori yang digunakan sebagai titik tolak untuk melakukan penelitian yaitu dengan menggunakan teori negara hukum, teori penegakan hukum dan teori kebijakan hukum pidana Pengaturan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana narkotika menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitudiatur dalam Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2). Faktor penyebab terjadinya disparitas putusan hakim terhadap perkara tindak pidana narkotika disebabkan karena faktor hukum dan faktor hakim. Berdasarkan pembahasan disimpulkan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa tindak pidana narkotika adalah dengan melihat hal hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan serta pertimbangan secara umum yang berkaitan dengan hukum itu sendiri dan menyatakan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf atas diri Terdakwa, untuk itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. The aim of this research is to analyze and describe the basic considerations of Military Court Judges in handing down different criminal decisions against TNI members as narcotics abusers and to evaluate and determine differences in Military Court judges' decisions whether they have obtained legal justification for TNI members as drug abusers. narcotics. The formulation of the problem in this thesis is how to regulate the punishment of perpetrators of narcotics crimes according to Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics, what are the factors that cause disparities in judges' decisions regarding narcotics crime cases in the Medan I-02 Military Court Decision Number: 26-K/PM I-02/AD/III/2023 and the Medan Court Decision Number: 17-K/PM I-02/AD/II/2023, What is the legal analysis of the judge's considerations in handing down a decision against a defendant for a narcotics crime in Medan Court Decision Number: 26-K/PM I-02/AD/III/2023 and Medan Court Decision Number: 17-K/PM I-02/AD/II/2023. This type of research is normative juridical, namely research that is based on law. Data analysis was carried out qualitatively, namely a form of analysis that does not rely on numbers but on sentences. Drawing conclusions in this paper is carried out using deductive-inductive thinking logic, namely using the theory used as a starting point for conducting research namely by using the theory of the rule of law, the theory of law enforcement and the theory of criminal law policy Regulation of punishment for perpetrators of narcotics crimes according to Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics, which is regulated in Article 112 paragraph (1) and (2). The factors that cause disparities in judges' decisions regarding narcotics crime cases are due to legal factors and judge factors. Based on the discussion, it was concluded that the judge's consideration in handing down a decision against a defendant for a narcotics crime was to look at mitigating and aggravating matters as well as general considerations relating to the law itself and stated that he did not find anything that could eliminate criminal liability, either as a justification and/or excuse for the Defendant, for this reason the Defendant must be responsible for his actions.