Analisis Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Korupsi Dalam Bentuk Suap Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil (Studi Putusan Nomor: 37/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn)

Abstract

Tindak pidana korupsi dalam bentuk suap merupakan permasalahan serius yang merusak integritas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penegakan hukum atas tindak pidana suap yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn. dengan rumusan masalah yaitu: Pertama, Bagaimana mekanisme penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dalam praktik suap oleh pegawai negeri sipil berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Kedua, bagaimana penerapan sanksi hukum terhadap perbuatan penyuapan dalam Tindak Pidana Korupsi pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2017/PN.Mdn; dan Ketiga bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan vonis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk /2017/PN.Mdn. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan, sedangkan analisis data yaitu deskriptif analisis Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat peraturan yang komprehensif, terdapat celah dalam penerapan pasal-pasal yang relevan, terutama terkait pemilihan pasal dakwaan yang lebih ringan. Penegakan hukum dalam kasus ini menunjukkan perlunya konsistensi penerapan prinsip "lex specialis derogat legi generali" agar efek jera terhadap pelaku suap dapat tercapai. Hakim cenderung mengutamakan aspek formal dalam mempertimbangkan vonis, sehingga motif dan dampak sosial dari perbuatan terdakwa kurang dipertimbangkan secara menyeluruh. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pengawasan internal dan eksternal terhadap PNS, peningkatan kompetensi aparat penegak hukum, serta penerapan sanksi yang lebih tegas dan transparan dalam kasus tindak pidana korupsi. Hal ini penting untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan efektif dalam pemberantasan korupsi, khususnya dalam bentuk suap. Corruption in the form of bribery is a serious problem that damages the integrity of public services and public trust in the government. This study aims to analyze the law enforcement mechanism for bribery committed by Civil Servants (PNS) as reflected in the Medan District Court Decision Number 37/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn. with the formulation of the problem, namely: First, How is the law enforcement mechanism for corruption in the practice of bribery by civil servants based on Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption; Second, how is the application of legal sanctions for bribery in Corruption in the Medan District Court Decision Number 37/Pid.Sus-Tpk/2017/PN.Mdn; and Third, how is the Judge's consideration in handing down the verdict of the Medan District Court Decision Number 37/Pid.Sus-Tpk/2017/PN.Mdn. The research method used is the normative legal method with a case and legislation approach, while the data analysis is descriptive analysis. The results of the study indicate that although there are comprehensive regulations, there are gaps in the application of relevant articles, especially related to the selection of lighter indictment articles. Law enforcement in this case shows the need for consistent application of the principle of "lex specialis derogat legi generali" so that the deterrent effect on bribery perpetrators can be achieved. Judges tend to prioritize formal aspects in considering the verdict, so that the motives and social impacts of the defendant's actions are not considered comprehensively. This study recommends strengthening internal and external supervision of civil servants, increasing the competence of law enforcement officers, and implementing stricter and more transparent sanctions in cases of corruption. This is important to ensure fair and effective law enforcement in eradicating corruption, especially in the form of bribery.