Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Persampahan di Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan hambatan pemerintah dalam Pengelolaan Persampahan Di Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas, Masalah difokuskan dengan Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori peranan menurut Iyas Yusuf (2014), dengan indikator regulator, fasilitator, dan dinamisator. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui triangulasi, observasi, wawancara, dokumentasi, dan dianalis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peran pemerintah sebagai regulator berjalan baik sesuai Peraturan Walikota Medan No 26 Tahun 2019, pengelolaan sampah terbatas pada pengumpulan dan pengangkutan. Pemerintah sebagai fasilitator menyediakan TPSS dan armada, tetapi fasilitas perlu perbaikan untuk menjaga kebersihan optimal. Peran pemerintah sebagai dinamisator belum maksimal dalam sosialisasi pengelolaan sampah, menyebabkan sebagian masyarakat kurang paham. Faktor penghambat utama adalah kondisi armada pengangkut yang sering rusak, mengganggu pengangkutan sampah. Kurangnya sosialisasi dan himbauan efektif membuat kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah masih rendah, sehingga memerlukan peningkatan sosialisasi lebih lanjut. This study aims to determine the role and obstacles of the government in Waste Management in Harjosari I Village, Medan Amplas District. The problem is focused on the theory used in this study, namely the role theory according to Iyas Yusuf (2014), with indicators of regulators, facilitators, and dynamicators. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques through triangulation, observation, interviews, documentation, and analyzed qualitatively. The results of this study indicate that the role of the government as a regulator is running well according to Medan Mayor Regulation No. 26 of 2019, waste management is limited to collection and transportation. The government as a facilitator provides TPSS and fleets, but facilities need improvement to maintain optimal cleanliness. The role of the government as a dynamic agent has not been optimal in socializing waste management, causing some people to lack understanding. The main inhibiting factor is the condition of the transport fleet which is often damaged, disrupting waste transportation. The lack of socialization and effective appeals makes public awareness of waste management still low, thus requiring further socialization.