Peran Kepolisian Dalam Upaya Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Begal Bermotor Di Sumatera Utara (Studi Pada Polrestabes Medan)

Abstract

Fenomena pencurian kenderaan bermotor roda dua dengan kekerasan atau dikenal dengan istilah “begal” adalah salah satu bentuk kejahatan yang akhir-akhir ini sangat meresahkan masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata begal berarti penyamun dan jika ditambahkan dengan membegal berarti “merampas di jalan” maraknya pemberitaan aksi begal di berbagai daerah sebagaimana yang telah di baca, di dengar, bahkan menyaksikan secara langsung, sungguh kejam dan mengiriskan sekali. Rumusan masalah yakni bagaimana pengaturan tentang peran kepolisian negara republik Indonesia dalam upaya penegakan hukum, bentuk- bentuk penerapan hukum atas tindak pidana begal bermotor di indonesia, serta peran kepolisian Polrestabes Medan dalam penegakan hukum tindak pidana begal bermotor di Polrestabes Medan. Tujuan dari penelitian tersebut yakni untuk memberitahukan bagaimana peran kepolisian dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana begal serta memberi informasi bagaimana peran daripada Polrestabes Medan dalam menangani pelaku tindak pidana begal bermotor. Metode penelitian yaitu yuridis empiris, dengan data primer yang diperoleh dari wawancara dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa ada beberapa pengaturan tentang peran kepolisian dalam upaya penegakan hukum yaitu UU No.2 Tahun 2002, Perkap Polri No.3 Tahun 2024 jo Perkap Polri No.14 Tahun 2018, Perkap Polri No.2 Tahun 2024, serta Perkap Polri No.7 Tahun 2022 kemudian terkait peran kepolisian polrestabes medan dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku begal bermotor yaitu dengan melakukan patroli setiap malam, menindak pelaku begal bermotor bahkan sampai menembak pelaku begal bermotor apabila dirasa dapat memberikan dampak bagi korban atau aparat kepolisian sesuai dengan atensi Kapolrestabes Medan. Adapun hambatan yang dialamin Polrestabes Medan dalam pengungkapan kasus tindak pidana perampasan sepeda motor oleh begal ialah kebutuhan logistik yang belum memadai, masyarakat yang acuh tak acuh dan kejelasan korban dalam memberikan laporan mengenai proses terjadinya begal yang dialaminya. Selanjutntya upaya dalam mengatasi hambatan tersebut, penambahan dana anggaran untuk mengatasi para pelaku begal, sosialisasi kepada masyarakat terkait tindak pidana perampasan yang dilakukan oleh begal dan melakukan langka khusus dalam menangani kasus begal. The phenomenon of violent theft of two-wheeled motor vehicles or known as "begal" is one form of crime that has recently been very disturbing to the community. In the Great Dictionary of the Indonesian Language, the word begal means robber and if added with membegal means "robbing on the street" the rampant news of mugging actions in various regions as has been read, heard, even witnessed directly, is truly cruel and very heartbreaking. The formulation of the problem is how to regulate the role of the Indonesian national police in law enforcement efforts, forms of application of the law on criminal acts of motorized mugging in Indonesia, and the role of the Medan Police in enforcing the law on criminal acts of motorized mugging at the Medan Police. The purpose of the study is to inform how the role of the police in enforcing the law against criminal acts of mugging and to provide information on the role of the Medan Police in handling perpetrators of criminal acts of motorized mugging. The research method is empirical juridical, with primary data obtained from interviews and secondary data. The results of the study show that there are several regulations regarding the role of the police in law enforcement efforts, namely Law No. 2 of 2002, Perkap Polri No. 3 of 2024 in conjunction with Perkap Polri No. 14 of 2018, Perkap Polri No. 2 of 2024, and Perkap Polri No. 7 of 2022 then related to the role of the Medan Police in enforcing the law against motorized robbers, namely by patrolling every night, taking action against motorized robbers and even shooting motorized robbers if it is felt that it can have an impact on the victim or police officers according to the attention of the Medan Police Chief. The obstacles experienced by the Medan Police in revealing cases of motorcycle robbery by robbers are inadequate logistical needs, indifferent society and the clarity of victims in providing reports regarding the process of the robbery they experienced. Furthermore, efforts to overcome these obstacles include additional budget funds to deal with the perpetrators of robbers, socialization to the community regarding the crime of robbery carried out by robbers and taking special steps in handling robber cases.