Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Ketidakhadiran Tanpa Izin (Thti) Oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Tni) Diwilayah Hukum Pengadilan Militer I – 02 Medan

Abstract

Anggota TNI wajib menegakkan kehormatan dan menghindari perbuatan yang pada akhirnya mencemarkan nama baik TNI itu sendiri dan juga kesatuannya. Oleh karena itu, guna mencegah hal tersebut maka diperlukan norma-norma atau kaidah-kaidah yang ketat bagi para anggota militer. Norma-norma yang lebih kuat serta lebih berat dibandingkan dengan norma-norma hukum pada masyarakat umum lainnya yang bukan militer. Norma-norma yang dimaksudkan disini berupa Hukum Disiplin Militer dan Hukum Pidana Militer,Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai kejahatan ketidakhadiran tanpa izin (THTI) yang dilakukan oleh prajurit TNI, untuk mengetahui penegakan hukum militer terhadap kejahatan ketidakhadiran tanpa izin (THTI) yang dilakukan oleh prajurit TNI, untuk mengetahui hubungan antara kitab undang-undang pidana militer dengan kitab undang-undang hukum pidana umum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analisis atau penelitain kepustakaan. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Pengaturan Hukum Mengenai Kejahatan Ketidakhadiran Tanpa Izin (THTI) Yang Dilakukan Oleh Prajurit TNI diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Pidana Militer pada Pasal 85 dan Pasal 86, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, Penegakan Hukum Militer Terhadap Kejahatan Ketidakhadiran Tanpa Izin (THTI) Yang Dilakukan Oleh Prajurit TNI Upaya penanggulangan yang dapat dilakuakan terhadap tindak pidana tidak hadir tanpa izin yaitu pengawasan dari komandan satuan, melaksanakan penyidikan, melaksanakan penuntutan, mengadili pelaku, Hubungan Antara Kitab Undang-Undang Pidana Militer Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Umum Hukum acara pidana dan peradilan militer yang tersendiri, yurisdiksi tersendiri, kemungkinan penyelesaian suatu tindak, Penerapan Ketentuan-ketentuan Umum Kata kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana THTI TNI members are required to uphold honor and avoid actions that ultimately tarnish the good name of the TNI itself and its unit. Therefore, in order to prevent this, strict norms or rules are needed for military members. Norms that are stronger and more severe than legal norms in other non-military communities. The norms referred to here are Military Disciplinary Law and Military Criminal Law. This study aims to determine the legal regulations regarding the crime of absence without permission (THTI) committed by TNI soldiers, to determine the enforcement of military law against the crime of absence without permission (THTI) committed by TNI soldiers, to determine the relationship between the military criminal code and the general criminal code. The research method used is normative legal research which is descriptive analysis or literature research. From the results of the research conducted, it can be concluded that the Legal Regulations Concerning the Crime of Absence Without Permission (THTI) Committed by TNI Soldiers are regulated in Law Number 25 of 2014 concerning Military Criminal Law in Articles 85 and 86, Law Number 34 of 2004 concerning the Indonesian National Army, Military Law Enforcement Against the Crime of Absence Without Permission (THTI) Committed by TNI Soldiers. Efforts to overcome the crime of absence without permission include supervision by the unit commander, carrying out investigations, carrying out prosecutions, trying the perpetrators, the Relationship Between the Military Criminal Code and the General Criminal Code, separate criminal procedure law and military justice, separate jurisdiction, the possibility of resolving an act, Application of General Provisions