Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dan Perempuan Di Kota Medan (Studi Kasus Polrestabes Medan)

Abstract

Memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak penting untuk memastikan hak-hak mereka terlindungi, termasuk kekerasan dan diskriminasi. Pelecehan seksual ialah bentuk tindakan atau percakapan dimana seorang mencari kepuasan seksual dari seseorang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk unsur perbuatan pelecehan seksual terhadap anak dan perempuan dalam hukum pidana, serta mengetahui proses penanganan pelecehan seksual terhadap anak dan perempuan sebagai korban kejahatan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan Hasil penelitian yaitu Bentuk unsur perbuatan pelecehan seksual terhadap anak dan perempuan dalam hukum pidana merupakan tindakan merenggut hak asasi manusia seseorang, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mampu memberikan sanksi pidana berupa kurungan penjara dan/atau denda lebih berat dari undang-undang yang sebelumnya, memberikan jera kepada pelaku. Proses penanganan pelecehan seksual terhadap anak dan perempuan sebagai korban kejahatan di Polrestabes Medan yaitu laporan atau pengaduan, diteruskan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), barang bukti diberikan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, dinyatakan lengkap (P21) tersangka diserahkan ke kejaksaan untuk putusan, jika belum lengkap di kembalikan ke penyidik, meminta keterangan korban dengan psikolog dan penyidik tidak menggunakan seragam dinas agar tidak mengintimidasi korban. Providing protection for women and children is essential to ensuring their rights are protected, including against violence and discrimination. Sexual harassment is any act or conversation in which a person seeks sexual gratification from another person. The purpose of this study was to determine the elements of sexual harassment against children and women under criminal law, and to understand the process of handling sexual harassment against children and women as victims of crime. The research method used was normative juridical, with data collected through interviews and analyzed qualitatively. Based on the research results, the elements of sexual harassment against children and women under criminal law constitute an act that deprives a person of their human rights. Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection provides criminal sanctions in the form of imprisonment and/or fines that are heavier than the previous law, thus providing a deterrent to perpetrators. The process for handling sexual harassment against children and women as victims of crime at the Medan Police Headquarters includes a report or complaint, which is forwarded to the Women and Children Protection Unit (PPA), evidence is provided for investigation and prosecution, and the case is declared complete (P21). The suspect is then handed over to the prosecutor for a verdict. If incomplete, the case is returned to the investigator. The victim is interviewed by a psychologist. The investigator does not wear uniforms to avoid intimidating the victim.