Tinjauan Hukum terhadap Penerapan Sertipikat Tanah Hak Milik Elektronik dalam Hukum Pertanahan di Kota Medan (Studi Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan)

Abstract

Penelitian ini membahas kepastian hukum dan efektivitas sertipikat tanah elektronik di Indonesia. Tanah merupakan sumber kehidupan yang penting, dan pengaturan kepemilikan hak atas tanah di Indonesia sangat kompleks. Dalam konteks ini, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 3 Tahun 2023 diharapkan dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemegang hak atasn tanah. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa validitas data kepemilikan tanah tidak hanya bergantung pada Kementerian Agraria, tetapi juga melibatkan lembaga lain seperti data kependudukan dan catatan sipil. Kajian hukum mengenai sertipikat tanah hak milik sebagai bukti kepemilikan menegaskan bahwa sertipikat tersebut merupakan dokumen resmi yang sah dan mengikat secara hukum. Proses pembaruan sertipikat tanah dari format analog ke format elektronik melibatkan langkah-langkah penting seperti digitalisasi data, validasi, dan penerbitan sertipikat baru. Selain itu, kendala infrastruktur teknologi dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang teknologi informasi menjadi tantangan dalam penerapan sertipikat elektronik. Penelitian ini juga menyoroti bahwa sertipikat elektronik memiliki kekuatan hukum yang setara dengan sertipikat analog, namun menawarkan keunggulan dalam hal keamanan dan pengelolaan data. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi pemerintah dalam meningkatkan infrastruktur dan validitas data untuk mendukung implementasi sertipikat tanah elektronik secara efektif di seluruh Kota Medan.