Analisis Pasal 54 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Sebagai Dasar Legal Standing Bagi Hakim untuk Rehabilitasi Pecandu Narkotika

Abstract

Kecanduan Narkotika merupakan masalah serius yang memengaruhi masyarakat dan individu. Kota medan sebagai salah satu kota dengan tingkat penyalahgunaan narkoba tertinggi yang menghadapi kendala dalam penegakan hukum. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur bahwa pecandu narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Namun, penerapan pasal ini dalam sistem peradilan sering kali menghadapi kendala, terutama dalam perbedaan penafsiran hukum oleh hakim dan terbatasnya fasilitas rehabilitasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan studi kasus praktik hukum dan putusan pengadilan. Data yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa kepustakaan dan hasil wawancara dengan pihak terkait di Pengadilan Negeri Medan dan Panti Rehabilitasi. Meskipun Pasal 54 UU Narkotika memberikan dasar hukum bagi hakim dalam mengambil keputusan rehabilitasi pecandu narkotika, namun hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya masih terdapat perbedaan putusan pengadilan. Sebagian hakim lebih memilih menjatuhkan pidana daripada rehabilitasi karena faktor-faktor seperti minimnya fasilitas rehabilitasi, stigma sosial terhadap pecandu, serta kendala dalam membedakan antara pengguna dan pengedar narkotika. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penerapan Pasal 54 UU Narkotika masih menghadapi tantangan besar dalam praktik peradilan. Untuk memastikan rehabilitasi berjalan efektif, diperlukan kebijakan yang lebih jelas, peningkatan fasilitas rehabilitasi, serta koordinasi yang lebih baik antara aparat penegak hukum dan lembaga rehabilitasi.